KabarGolkar - Akhir-akhir ini, jagad Indonesia dihebohkan dengan isu pembangunan
industri Pupuk Fakfak. Berawal dari laporan utama Majalah Tempo edisi 19-25 Januari 2026 yang berjudul “Tangan Bahlil di Proyek Pupuk Fakfak”, setidaknya menyebutkan beberapa nuansa tuduhan. Pertama, saat menjadi Menteri Investasi, Bahlil diduga memindahkan lokasi Proyek Strategis Nasional (PSN) dari Teluk Bintuni ke Fakfak atas dasar kepentigan pribadi sebagai putra daerah.

Kedua, Bahlil menyalahgunakan wewenangnya dalam proses pemindahan lokasi tersebut. Tempo juga mencatut instansi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk membangun narasi kerugian Negara Rp 2,9 Triliun. Ketiga, menframing keterlibatan langsung perusahaan milik Bahlil dalam pembangunan proyek tersebut.

Tak butuh waktu lama, BPK dan PT. Pupuk Indonesia (Persero) “gercep” menggunakan hak jawab dan penjelasan resminya di majalah yang sama. Tujuanya adalah untuk mengklarifikasi dan meluruskan fakta yang sesungguhnya. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK  dengan gamblang menyatakan bahwa sejak tahun 2021 sampai tahun 2024 realisasi anggran pembangunan proyek Pupuk Fakfak senilai Rp 250,9 Miliar. 

Pengeluaran tersebut untuk biaya penelitian, pengembangan, gaji, tunjangan personel, biaya jasa operasi, dan lain sebagainya. Dan jika pembangunan proyek tetap dilaksanakan di Fakfak, maka diperkirakan ada kenaikan investasi atas kondisi rongga senilai Rp. 2,9 Triliun. Artinya, LHP tidak menyatakan potensi kerugian Negara Rp 2,9 Triliun, karena pemeriksaan masih berlangsung dan pembangunan proyek belum dilaksanakan (Tempo,25/01/2026).

Sebelumnya, Direktur Utama PT. Pupuk Indonesia (Persero) Rahmad Pribadi menyatakan bahwa PSN awalnya direncanakan di Kabupaten Teluk Bintuni, namun dipindahkan ke Fakfak karena beberapa kendala teknis: seperti adanya pipa gas di bawah area proyek, tingkat sedimentasi tinggi yang memerlukan pembuatan kanal laut untuk dermaga, serta larangan area labuh kapal oleh Kementerian Perhubungan karena faktor keamanan pipa gas.

Pemilihan Fakfak tahun 2023 juga ditentukan berdasarkan kajian bersama Universitas --UI dan ITS-- serta studi hidrososianografi TNI AL. Lokasi di Fakfak: Distrik Arguni dan kemudian Distrik Tomage, dianggap paling memungkinkan dan aman. Rahmad juga mengaku kaget atas pemberitaan Tempo yang menduga keterlibatan perusahaan Bahlil dalam pembangunan PSN tersebut, karena pembangunannya masih dalam tahapan pra-proyek (Tempo,24/01/2026). 

Klarifikasi yang sama juga disampaikan oleh Melchias Marcus Mekeng --pengurus DPP Partai Golkar-- saat diwawancara (Detiknews, 23/01/2026). Keputusan pembangunan dan pemindahan PSN itu tidak ditentukan oleh seorang Bahlil Lahadalia --Ketua Umum Golkar, melainkan melalui rapat terbatas yang dipimpin langsung oleh Presiden bersama lintas kementerian seperti Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi, BUMN, Kementerian Perhubungan, dan kementerian ESDM. Ia mengatakan isu ini dengan sengaja dihembuskan sebagai pintu masuk untuk men-downgrade sang Ketua Umum.   

Logika Pembangunan vs Logika Framing

Secara teoritis, fenomena di atas membentuk dua logika yang bertentangan, yaitu logika pembangunan dan logika framing. Michael P. Todaro (1942), seorang pelopor ekonomi pembangunan terkemuka asal Amerika mengatakan pembangunan merupakan proses perubahan terencana, multidimensional, dan mencakup perbaikan ekonomi. Salah satu pilar teori ini adalah pemenuhan kebutuhan dasar secara mandiri: “national interest”