Oleh: Irma Mayang Sari

         Wakil Bendahara
BSNPG

KabarGolkar - Ada cara sederhana untuk menguji apakah sebuah kebijakan pemerintah benar-benar menyentuh masyarakat: lihat apa yang terjadi di dapur dan di dompet keluarga.

Bukan hanya berapa triliun rupiah yang diumumkan pemerintah. Bukan pula berapa banyak program yang diluncurkan.

Pertanyaannya jauh lebih sederhana:

Apakah uang belanja keluarga menjadi lebih ringan? Apakah kebutuhan pokok lebih terjangkau? Apakah anak mendapatkan makanan yang lebih baik? Dan apakah ibu memiliki peluang lebih besar untuk menambah penghasilan keluarga?

Di tengah tekanan harga energi dan pangan pada 2026, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjalankan sejumlah kebijakan yang jawabannya mulai terlihat pada empat kebutuhan dasar keluarga: energi, pangan, gizi, dan pendapatan.

Listrik: Pemerintah Memilih Menahan Kenaikan

Salah satu keputusan yang paling mudah dirasakan keluarga datang dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Untuk periode Juli–September 2026, pemerintah memutuskan tarif listrik tidak naik untuk 13 golongan pelanggan nonsubsidi, meskipun berdasarkan formula tariff adjustment perubahan sejumlah parameter ekonomi sebenarnya dapat mendorong kenaikan tarif.

Pemerintah memilih mempertahankan tarif tersebut untuk menjaga daya beli masyarakat.

Bagi keluarga, kebijakan ini mungkin terdengar sederhana.

Tetapi dalam ekonomi rumah tangga, sederhana bukan berarti tidak penting.

Tagihan yang tidak naik berarti ada uang yang tetap berada di kantong keluarga.

Uang itu bisa digunakan untuk membeli beras, lauk, membayar ongkos sekolah, membeli kebutuhan anak, atau kebutuhan rumah tangga lainnya.

Pada saat yang sama, 24 golongan pelanggan bersubsidi juga tetap mendapatkan tarif yang tidak berubah.

Inilah bentuk perlindungan daya beli yang sering tidak terlihat karena manfaatnya bukan berupa uang yang diberikan pemerintah, melainkan biaya yang tidak jadi bertambah.

Energi: Rp210 Triliun untuk Menahan Beban Rumah Tangga

Pada 2026, pemerintah mengalokasikan sekitar Rp210,06 triliun untuk subsidi energi.

Dari jumlah tersebut, sekitar Rp104,65 triliun dialokasikan untuk subsidi listrik, sementara sekitar Rp105,41 triliun untuk subsidi BBM tertentu dan LPG 3 kg.

Angka ini menunjukkan bahwa energi masih menjadi salah satu instrumen utama pemerintah untuk menjaga daya beli.

Mengapa ibu rumah tangga perlu peduli?

Karena hampir setiap hari keluarga membutuhkan dua hal:

listrik untuk menjalankan rumah dan LPG untuk memasak.

Ketika harga energi naik, dampaknya tidak berhenti pada tagihan listrik atau harga tabung gas.

Biaya produksi makanan, transportasi, distribusi barang, hingga harga kebutuhan sehari-hari juga dapat ikut terpengaruh.

Karena itu, menjaga biaya energi tetap terkendali pada akhirnya adalah bagian dari menjaga biaya hidup keluarga.

LPG 3 Kilogram: Bukan Sekadar Soal Gas, tetapi Soal Keadilan Subsidi

Pemerintah juga terus memperbaiki mekanisme subsidi LPG 3 kg.

Arah kebijakannya semakin jelas: subsidi harus diterima mereka yang memang membutuhkan.

Pada 2026, pemerintah memperkuat penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN sebagai basis penentuan penerima berbagai bantuan dan subsidi.

Ini adalah perubahan yang sangat penting