Jadi singkatnya, dengan segala kelemahannya yang masih bisa diperbaiki, terobosan baru ini adalah tawaran reformasi ekonomi yang layak diperjuangkan, it is something worth fighting for.

Selain itu, satu hal penting juga perlu mendapat catatan tersendiri. UU Sapu Jagat ini, kalau nanti akhirnya diundangkan oleh parlemen, adalah konsep reformasi ekonomi pertama dalam skala besar yang dilahirkan oleh pemerintahan demokrasi di negeri kita.

Sebelum ini, reformasi ekonomi Indonesia selalu lahir dalam suasana keterpaksaan. Pada akhir dekade 1990-an, setelah Krisis Moneter, ia dilakukan di bawah tekanan IMF dan Bank Dunia.

Sebelum itu, pada dekade 1980-an, reformasi lewat kebijakan deregulasi diterapkan dalam sistem yang sepenuhnya otoritarian. Semua ini memang menghasilkan perubahan fundamental dan umumnya positif, tetapi metode pencapaiannya jauh dari cara-cara yang demokratis.

Karena itulah, pertaruhan UU Sapu Jagat tidak berkaitan hanya dengan masalah-masalah ekonomi atau pertumbuhan investasi di masa depan, walaupun hal ini memang sangat penting. Pertaruhannya lebih jauh dari itu, yaitu menyangkut kemungkinan dan kemampuan sistem demokrasi Indonesia dalam membawa perubahan positif yang nyata serta berdampak besar.

Bisa dibayangkan, apa jadinya jika parlemen menggagalkan atau memangkas UU Sapu Jagat ini sehingga konsep dasarnya sebagai sebuah terobosan baru menjadi sangat kabur? Jokowi dan pemerintahan yang dipimpinnya mungkin akan mengalami disorientasi atau ragu untuk berbuat sesuatu yang transformatif di tahun-tahun mendatang.

Artinya, dalam empat tahun ke depan, pemerintahan Jokowi hanya melakukan hal yang biasa-biasa saja, business as usual, dan Indonesia akan kehilangan sebuah peluang untuk melangkah cepat.

Dan bagaimana nasib presiden lainnya setelah periode ini? Koalisi partai pendukung Jokowi di parlemen mencapai jumlah suara yang cukup fantastis, yaitu 77 persen. Kalau dengan kekuatan semacam ini saja Jokowi ternyata tidak mampu memuluskan program unggulannya, bagaimana pula dengan presiden lainnya di masa depan yang mungkin hanya memiliki dukungan 55 persen atau lebih kecil lagi?

Sebaliknya, kalau UU Sapu Jagat disahkan parlemen dalam beberapa bulan ke depan, setelah revisi yang memang diperlukan, dan kemudian pasal-pasalnya “dioperasionalisasikan” dengan sungguh-sungguh oleh pemerintahan Jokowi, maka kita pantas menaruh harapan besar pada demokrasi Indonesia.

Rakyat akan merasakan bahwa demokrasi kita memang membawa perubahan yang lebih baik dalam kehidupan mereka sehari-hari. Bukankah hal ini yang kita harapkan?

Rizal Malarangeng, Pengamat politik dan direktur eksekutif Freedom Institute, Ketua DPP Golkar