kabargolkar.com, JAKARTA - Dalam Rapat kerja Komisi VIII DPR RI yang dilakukan Selasa, 7 April 2020, mendesak Kementerian Sosial RI untuk segera mencairkan program bantuan perlindungan sosial antara lain PKH (Program Keluarga Harapan) yang naik dari 9,2 juta keluarga menjadi 10 juta keluarga penerima manfaat; Kartu Sembako yang dinaikkan dari 15,2 juta orang menjadi 20 juta penerima; pemberian Sembako di wilayah Jabodetabek serta usulan Bantuan Langsung Tunai untuk keluarga miskin dan rentan dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Komisi VIII DPR RI mendesak Kementerian Sosial untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

Pertama, harus dilakukan pemutakhiran data kembali untuk penerima bantuan perlindungan sosial harus dengan melibatkan Pemerintah Daerah, Kepala Desa atau Kelurahan dan Satgas Covid 19 di daerah dengan memperhatikan masukan Anggota Komisi VIII DPR RI sesuai dengan daerah pemilihannya masing-masing sebagai bentuk pengawasan.

Kedua, dalam pembagian BLT dan program2 bantuan sosial lainnya, Kementerian Sosial agar memperhatikan Protokol kesehatan Covid-19 terutama social atau physical distancing, agar tidak menimbulkan persebaran Covid 19.

Ketiga, pencairan program Bantuan Perlindungan Sosial harus segera dilakukan sesegara mungkin dengan memperhatikan kebutuhan dasar masyarakat dan momentum menghadapi mudik, bulan Ramadhan dan Idul Fitri.

Keempat, perlu adanya sinergi dan sinkronisasi program perlindungan sosial antara Kementerian Sosial dengan program bantuan sosial yang dilakukan Kementerian terkait, terutama Kementerian Desa, dan Pemerintah Daerah.

Kelima, selain program perlindungan sosial yang ada dalam komponen PKH untuk pendidikan untuk pendidikan dasar, saya juga meminta agar memperhatikan para mahasiswa untuk mendapatkan bantuan sosial yang dikoordinasikan dengan kementerian terkait.

Ace Hasan Syadzily
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI