kabargolkar.com - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI H. Rudy Mas’ud, SE (HARUM) mengatakan, pihaknya juga masih menunggu draf RUU IKN dari pemerintah. Setelah diserahkan ke DPR RI, ada beberapa tahapan yang dilalui. Sebab, pembahasan RUU IKN menggunakan pendekatan omnibus law atau penyederhanaan undang-undang. Kemudian dibahas dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR RI dan diputuskan dalam rapat paripurna.

Jika paripurna menyetujui pembahasan RUU IKN dilanjutkan, akan ditentukan alat kelengkapan dewan (AKD) yang melakukan pembahasan. “Jadi, pembahasan (RUU IKN), sampai saat ini belum dilakukan,” kata HARUM saat dihubungi Kaltim Post.

Ketua DPD I Partai Golkar Kaltim ini berharap pembahasan RUU IKN bisa dilakukan secepatnya. Mengingat tahapan pemindahan IKN masih terus berjalan. Apalagi pemerintah pusat tidak merevisi jadwal yang telah ditetapkan. Yakni bisa tuntas pada pertengahan tahun ini. “Insyaallah, bisa sesuai target. Apalagi di tengah wabah Covid-19 ini, semua terkena dampaknya. Rapat paripurna pun dilakukan virtual. Mudah-mudah kondisi ini, bisa segera berakhir,” pungkas HARUM.