15 Agustus 2020
DPR: PMSE Diharapkan Dapat Meningkatkan Penerimaan Negara, Khususnya Bisnis Digital
  Nyoman Suardhika
  01 Mei 2020
  • Share :
Credit Photo / Youngters

Kabargolkar.com - Ketentuan perlakuan perpajakan dalam kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) yang awalnya masuk dalam RUU Omnibus Law Perpajakan juga ikut diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No.1/2020.

Perlakuan perpajakan PMSE ini menjadi salah satu dari 4 kebijakan di bidang perpajakan dalam Perppu No.1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19.

“PMSE merupakan perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik,” demikian bunyi penggalan pasal 4 ayat (2) Perppu tersebut.

Anggota Komisi XI DPR RI, Puteri Anetta Komarudin berpendapat soal Penerbitan Perppu No. 1 Tahun 2020 Menjadi Landasan untuk Pengenaan Pajak Kegiatan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), Pemerintah harus berhati-hati dalam menerapkan pungutan pajak PMSE/pajak digital, termasuk mengenai skema pungutan dan nominal yang dipakai.

" Pemerintah harus berhati-hati dalam menerapkan pungutan pajak PMSE/pajak digital, termasuk mengenai skema pungutan dan nominal yang dipakai. Sebab, kebijakan ini merupakan langkah sepihak (unilateral measure). " Imbuh Puteri lewat keterengan tertulisnya ke redaksi Kabargolkar, Jumat (1/5/2020).

Lebih lanjut, masih dalam penjelasannya, Pengaturan pajak PMSE diharapkn juga dapat berjalan sesuai mandatnya yaitu dengan tujuan untuk meningkatkan penerimaan negara yang sangat dibutuhkan pada situasi seperti saat saat ini.

"  Pengaturan pajak PMSE diharapkan dapat berjalan sesuai mandatnya yaitu dengan tujuan untuk meningkatkan penerimaan negara yang sangat dibutuhkan pada situasi seperti saat ini, dimana proses bisnis terdampak wabah COVID-19 dan bisnis yang tetap dapat bertahan salah satunya adalah bisnis berbasis digital, seperti layanan streaming film atau fasilitas video conference." Pungkas perempuan asal Purwakarta tersebut.

Pembahasan perihal ini juga sempat tersampaikan saat rapat komisi dengan kementerian Keuangan, dimana Depkeu menjelaskan bahwa pajak digital bertujuan menciptakan level playing field bagi usaha konvensional dan digital, baik dalam maupun luar negeri.

" Pada saat rapat kerja dengan komisi XI pada tanggal 7 April 2020, Kementerian Keuangan menjelaskan bahwa pajak digital bertujuan menciptakan level playing field bagi usaha konvensional dan digital, baik dalam maupun luar negeri." Tutup Puteri

Seperti diketahui Perppu ini berlaku sejak tanggal diundangkan, yaitu 31 Maret 2020. Kendati demikian, sesuai Undang-Undang (UU) No.12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Perpu masih harus diajukan ke DPR dalam persidangan yang berikut (masa sidang pertama DPR setelah Perpu ditetapkan).

Pengajuan Perpu dilakukan dalam bentuk pengajuan RUU tentang penetapan Perpu menjadi UU. DPR hanya memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap Perpu. Jika Perpu mendapat persetujuan DPR, Perpu ditetapkan menjadi UU.

Komentar
Tulis Komentar
Kode Acak
Menyajikan berita terhangat dan terpercaya langsung melalui handphone anda
© 2020 Kabar Golkar. All Rights Reserved.