kabargolkar.com - Anggota Komisi VII DPR RI H. Rudy Mas’ud, SE (HARUM) menilai keputusan Pertamina membatalkan rencana megaproyek pembangunan kilang di Bontang mesti ditanggapi positif. Kehadiran kilang dinilai hanya berdampak pada tahap pembangunannya saja bagi masyarakat Bontang.

HARUM menyebut, pembangunan kilang membutuhkan investasi yang tidak sedikit. Ditaksir hingga mencapai Rp 70 Triliun. Sehingga pemerintah melalui Pertamina perlu menggandeng mitra dari luar untuk berinvestasi. “Pertanyaannya dapat uang dari mana ? Setelah investasi digelontorkan tidak mudah mengembalikannya. Bisa jadi 20 tahun,” katanya.

Ketua DPD Golkar Kaltim ini menyebut, pembangunan kilang belum begitu prioritas lantaran dampaknya secara ekonomi kepada masyarakat tidak signifikan. Menurutnya, masyarakat bakal terlibat pada tahap pembangunan. Sedangkan pembangunan paling lama empat tahun. “Selama pembangunan masyarakat kita hanya jadi buruhnya saja,” sebutnya.

Belum lagi dengan kebutuhan pasca pembangunan. Pertamina bakal merekrut tenaga skill. Praktis, mau tidak mau satu-satunya jalan adalah menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompetitif. Ini jadi pekerjaan rumah semua stakeholder di Kaltim khususnya Bontang.

Saat ini, lanjut HARUM, pemerintah pusat tengah fokus untuk mengembangkan energi baru terbarukan sebagai sumber energi. Di mana bahan bakar yang masih bergantung menggunakan bahan baku fosil pelan-pelan ditinggalkan. Pasalnya, minyak, gas, dan batu bara yang selama ini menjadi kebutuhan dasar adalah Sumber Daya Alam (SDA) yang tidak dapat diperbaharui.

Karenanya, kata dia, transisi sumber energi mulai dilakukan. Beberapa produsen kenamaan seperti Tesla sudah memproduksi massal kendaraan yang memanfaatkan baterai sebagai motor penggerak. Energi listrik, panas bumi, dan matahari jadi sumber primer energi di masa depan yang harus disiapkan di Kaltim.

“Pertamina dalam hal ini pemerintah fokus pada energi baru terbarukan. Konversi energi itu wajib di tahun 2025 capaiannya harus 23 sampai 24 persen,” tukasnya.

Kilang Bontang sebelumnya direncanakan berkapasitas 300 ribu barel per hari (bph). Pada awal rencana kilang itu juga telah menemui rintangan yakni belum adanya mitra pembangunan.

Overseas Oil and Gas LLC (OOG) asal Oman pun resmi mundur sebagai mitra sebelum Pertamina menyatakan adanya penyesuaian kebutuhan akan BBM sebagai alasan penghentian rencana pembangunan kilang.

Pertamina berharap pembangunan kilang dapat memangkas impor BBM. Pasalnya, dengan kapasitas produksi kilang saat ini 750 ribu bph, Indonesia masih harus mengimpor BBM untuk menutup kebutuhan nasional yang mencapai 1,3-1,4 juta BBM.

Jika sebelumnya dengan proyek enam kilang ditargetkan kapasitas kilang menjadi 2 juta bph, kini dengan ketiadaan Bontang maka ditargetkan kapasitas kilang pada 2027 mendantang sebesar 1,8 juta bph.