kabargolkar.com, JAKARTA - Kecurigaan Anggota Badan Legislasi (Baleg) dari Fraksi PDI Perjuangan,
Arteria Dahlan soal produk Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang disebutnya buatan pihak swasta berbuntut panjang. Pernyataan Arteria turut membuat sejumlah anggota Baleg dari Fraksi Partai Golkar meradang dan mengkritik balik Arteria.

Salah satunya datang dari John Kenedy Azis. Dia menilai, pendapat Arteria tidaklah tepat, apabila meragukan RUU Cipta Kerja karena menyebut produk tersebut disusun oleh pihak swasta.

"Penyerahan (Draf RUU Cipta Kerja) diserahkan. Kebetulan ketua umum kami Menko Perekonomian (Airlangga Hartanto) ikut dan berdasarkan Supres (surat presiden) yang telah ditandatangani oleh Presiden. Kalau seumpamanya ada tuduhan atau prasangka, ini bukan produk dari pemerintah. Saya mohon klarifikasi dari kawan Arteria sebab ini berbahaya," katanya saat rapat Baleg, Selasa (4/8/2020).

Senada dengan John, politisi Partai Golkar, Nurul Arifin turut menanggapi apa yang dilayangkan Arteria haruslah diklarifikasi oleh pihak pemerintah, karena dapat menimbulkan kecurigaan masyarakat.

"Saya ingin pemerintah menegaskan bahwa tidak ada titipan undang-undang atau titipan pasal ataupun ayat. Karena ini bisa menjadi kecurigaan banyak orang," ujar Arifin.

Menurutnya, dari hasil penyisiran Fraksi Golkar tak menemukan titipan apapun. Cuman semata-mata Omnibus Law ini untuk menyederhanakan undang-undang yang saling tumpang tindih sebagaimana tujuan dari Omnibus Law.

"Di sana juga ada pimpinan kami (Menko Perekonomian Airlangga Hartanto). Ini buat kami jadi harus meluruskan bahwa tidak ada titipan apa-apa, karena kita juga tidak mau menjadi beban dosa kita di kemudian hari," tuturnya.

Golkar Minta Arteria Temui Presiden

Sementara itu anggota Baleg Fraksi Golkar, Firman Subagyo menegaskan partai selaku koalisi pemerintah mendukung langkah dari Presiden Joko Widodo yang notabene dari kader partai PDIP.

"Saya meyakini seyakin-yakinnya bahwa pemerintah di tingkat kementerian tidak akan berani melangkah sejengkal pun tanpa restu dari Presiden dan tidak pernah ada itu. Kami berkuasa 32 tahun, tidak pernah ada menteri yang melakukan aktivitas kegiatannya tanpa restu presiden," ujarnya.

Oleh karena itu, Firman menyarankan kepada Arteria Dahlan untuk menemui Presiden Jokowi, agar membicarakan Omnibus Law RUU Cipta Kerja secara langsung. "Berikan waktu kepada Pak Teri untuk ketemu Presiden, bicara langsung. Kalau bisa, kalau diterima, karena saya pernah mengalami itu," sebutnya.

Dia menegaskan bahwa konsep Omnibus Law telah lama dilontarkan Presiden Jokowi semenjak pidato pelantikan. Hal itu, sebagai bentuk evaluasi selama masa periode pertama pemerintahan karena adanya hambatan-hambatan iklim investasi, karena adanya tumpang tindih dari regulasi.

"Oleh karena itulah perlu adanya formasi ulang, karena Omnibus Law ini belum dikenal dalam sistem hukum kita. Maka langkah inilah yang kita lakukan. Maka jangan apriori (anggapan sebelum mengetahui) jadi tidak elok menuduh seperti itu," kata ia.

"Dalam prinsip pembahasan UU kita terbuka siapa pun, tidak ada salahnya kalau sektor swasta berikan masukan, LSM aja kita terima, perorangan kita terima, apa salahnya?" Sambungnya.

Arteria Merasa Diintimidasi

Tanggapi perkataan Anggota Baleg dari Fraksi Golkar, Arteria menganggap pernyataan-pernyataan tersebut serasa mengintimidasi dirinya.

"Saya bertanya dibilang menuduh