Kabar NasionalKabar DaerahKabar ParlemenKabar Karya KekaryaanKabar Sayap GolkarKagol TVKabar PilkadaOpiniKabar KaderKabar KabarKabar KabinetKabar UKMKabar DPPPojok Kagol Kabar Photo
KABAR KADER
Share :
Golkar Beri Respons Soal RUU Ciptaker Disebut Buatan Swasta
  Bambang Soetiono   05 Agustus 2020
Gedung DPR. (Foto: merdeka.com/muhammad luthfi rahman)
Pak Jokowi, disuruh juga bertemu Pak Jokowi. Orang bertanya kok. Kalau kami tidak boleh kritis dan bertanya, ya, sudah, silakan saja, saya tidak akan bicara lagi," ujarnya.

Bahkan Politikus PDIP tersebut sempat menantang akan buka-bukaan dan menegaskan bahwa apa yang dinyatakannya berdasarkan fakta dan hasil analisis yang jelas. Tetapi hal itu, belum dilakukan, karena agenda rapat hanya mendengarkan hasil kerja dari pemerintah.

Perlu diketahui bahwa pada saat rapat Baleg, Arteria sempat melontarkan kritik terhadap draf Omnibus Law Cipta Kerja dibuat oleh pihak swasta. Dia mengkritisi masalah perizinan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, diambil alih pemerintah pusat.

Menurutnya, alasan pemerintah mengenai perizinan itu sudah diatur secara lengkap dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Namun bila hal itu diabaikan, akan terdapat ketidaksesuaian dengan konstitusi sebelumnya.

"Maka saya mohon pemerintah bicaranya subtantif dan tidak retorika, mau nanya apakah yang buat Omnibus Law ini sudah baca undang-undang No 23 Tahun 2014 tidak? Jangan- jangan yang buat ini orang swasta," ucap Arteria.

Ketidaksesuaian itu akibat adanya kewenangan pemerintah pusat yang mengatur dan menyelaraskan kewenangan pemerintah daerah dalam penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dalam perizinan usaha, melalui persetujuan pusat.

Pemerintah Pastikan Omnibus Law Asli Buatan Pemerintah

Tanggapi seluruh pertanyaan saat rapat Baleg, Staf Ahli Kementerian Koordinator Perekonomian Elen Setiadi menepis tudingan dari Arteria. Ia mengatakan substansi RUU Cipta Kerja sepenuhnya dibuat pemerintah.

"Kita pastikan 100 persen RUU Cipta Kerja merupakan buatan pemerintah, semua menteri, kementerian dan lembaga semua terlibat ada level-levelnya. Hingga subtansinya pada rapat kabinet dan wakil presiden semua menteri terlibat," ujar Elen.

Walaupun mendapat masukan dari pihak luar, Elen menegaskan bahwa hal itu hanya sebatas masukan dan perbandingan dalam rangka perancangan Omnibus Law.

"Kalau pun pemerintah mendapatkan masukan, hampir semua masukan kami terima dan kami bahas. Tetapi guidance-nya adalah yang ditetapkan Bapak Presiden. Dan bila memang ada beberapa subtansi sebagai perbandingan dengan beberapa negara yang lebih bagus," ujar Elen.

Kabar Golkar adalah media resmi Internal Partai Golkar. kami memberikan layanan media online, media monitoring dan kampanye digital politik untuk Partai Golkar dan seluruh kadernya.
About Us - Advertise - Policy - Pedoman Media Cyber - Contact Us - Kabar dari Kader
©2023 Kabar Golkar. All Rights Reserved.