kabargolkar.com, JAKARTA - Komisi VII DPR RI mencecar Menteri ESDM
Arifin Tasrif lantaran kuota LPG subsidi 3 kilogram (kg) pada nota keuangan RAPBN 2021 ditetapkan sebesar 7 juta metrik ton (MT). Padahal, dalam rapat kerja Komisi VII dengan Arifin 29 Juni 2020, disepakati kuota tahun depan sebesar 7,5-7,8 juta MT.

Nota keuangan RABPN 2021 sendiri sudah dibacakan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani pada 17 Agustus 2020 lalu di Gedung DPR RI.

Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Golkar, Maman Abdurrahman menyatakan kesepakatan Komisi VII DPR RI pada 29 Juni lalu dalam raker dengan Arifin Tasrif adalah kuota LPG 3 kg subsidi dinaikkan untuk menyelesaikan isu kelangkaan yang kerap terjadi di masyarakat dan tidak tepat sasaran.

Maman tidak setuju jika penyaluran subsidi LPG 3 kg yang tidak tepat sasaran harus dilimpahkan ke masyarakat berupa pengurangan kuota LPG 3 kg. Seharusnya, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan DPR yang menjadikan pengawasan penyaluran LPG 3 kg ini agar tetap sasaran.

"Saya bilang, selama pemerintah di daerah belum serius pengawasan, konsekuensi logisnya pasti akan naik terus. Kalau mau di angka 7 juta ton, harus serius pengawasannya. Kalau enggak siap, ya harus siap dengan aspirasi ini (naik jadi 7,5 juta MT)," ujar Maman dalam rapat kerja di Komisi VII DPR RI, Rabu (2/9).

Maman berpandangan, keputusan 7,5 juta MT LPG 3 kg tahun depan harus tetap dipertahankan karena bagian dari solusi jangka pendek selagi pemerintah belum serius mengawasi penyalurannya. Sedangkan solusi jangka panjangnya adalah subsidi tertutup yang hingga saat ini belum juga terealisasi oleh pemerintah.

"Mau enggak mau data orang miskin harus clear, bagaimana mau atur pengawasan subsidi LPG 3 kg (kalau tidak clear)? Selesai itu, baru kita bisa masuk strategi jangka panjang," ujarnya.

Anggota Komisi VII dari Fraksi Golkar yang lain, Alex Noerdin menyatakan keberatan dengan ketetapan dari nota keuangan RAPBN 2021 karena realisasi hingga Juni 2020 saja sudah 4,1 juta MT dari kuota sepanjang tahun 7 juta KL. Menurut Alex, seharusnya di masa pandemi, subsidi LPG 3 kg tidak dikurangi, malah harus ditambah.

"Realisasi sampai Juli 2020 ini sudah 4,1 juta MT. Dengan adanya COVID-19 ini, akan bertambah. Tadi ada yang mengatakan 8 juta MT. Hasil raker kita 7,8 juta MT. Kan masuk akal. Kembalikan lah kesepakatan kita di 29 Juni itu," ucap Gubernur Sumatera Selatan periode 2008-2018 tersebut.

Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PDIP Adian Napitupulu juga keberatan dengan pengurangan kuota LPG 3 kg dalam nota keuangan RAPBN 2021 yang dibacakan Sri Mulyani. Sebab, dengan adanya wabah virus corona, angka kemiskinan tahun depan akan naik.

Prediksi pemerintah, kemiskinan akan naik 9,8 persen. Begitu pun jumlah orang PHK juga akan naik. Adian berpandangan, dengan pengurangan LPG 3 kg dalam RAPBN 2021 ini menunjukkan pemerintah tidak yakin dengan angka-angka kemiskinan yang diprediksinya sendiri