kabargolkar.com, JAKARTA - Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) selayaknya aturan lain, memiliki celah korupsi. Aturan turunan dinilai dapat meminimalisasi potensi itu.

"Teman-teman yang ingin mencegah potensi-potensi korupsi bisa melakukan pengawalan di peraturan pemerintah (PP),"kata Anggota Komisi VII DPR Maman Abdurrahman dalam diskusi virtual yang diselenggarakan oleh Ikatan Alumni (Iluni) Universitas Indonesia (UI) dengan tema Potensi Korupsi dalam UU Ciptaker, Rabu (4/11/2020).

Menurut dia, aturan turunan merupakan hal teknis yang harus disusun secara komprehensif. Politikus Partai Golkar itu meminta peran seluruh pihak menyusun hal tersebut.

Sehingga implementasi aturan sapu jagat terkait sektor investasi itu terbebas dari korupsi. Lebih jauh, Maman menyebut UU Ciptaker sangat dibutuhkan. Salah satu tujuannya untuk meningkatkan persaingan Indonesia di kancah global.

"Kita tidak bisa apatis dan berdiam diri di tengah kita sedang menghadapi sebuah tantangan global yang sangat luar biasa besar," ujar dia. [medcom]