kabargolkar.com, JAKARTA - Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Hafid, meminta semua pihak menahan diri terkait persoalan kudeta terhadap pemimpin de facto Aung San Suu Kyi dan Presiden Win Myint yang terjadi di Myanmar. Meutya menilai Myanmar tengah mengalami kemunduran demokrasi.

"Ini merupakan kemunduran dalam transisi demokrasi di Myanmar. Kami menyesalkan kudeta junta militer yang disebabkan salah satunya karena ketidakpuasan akan hasil pemilu," kata Meutya saat dihubungi, Senin (1/2/2021).

Meutya meminta semua pihak menahan diri terkait persoalan di Myanmar. Menurutnya, persoalan itu lebih baik diselesaikan secara dialog dan konstitusi oleh disepakati semua pihak.

"Kami meminta kepada semua pihak untuk menahan diri dan menyelesaikan semua permasalahan melalui proses dialog dan mematuhi konstitusi yang telah disepakati oleh semua pihak. Persoalan pemilu haruslah diselesaikan melalui mekanisme yang sah dan sesuai aturan hukum," ujarnya.

Ketua DPP Partai Golkar tersebut juga secara khusus meminta Pemerintah Indonesia tidak melakukan intervensi terhadap kejadian tersebut. Menurutnya, itu langkah menghormati kedaulatan negara lain.

"Indonesia tetap pada prinsip non-interference, tidak bisa mencampuri urusan internal dan menghormati kedaulatan negara lain, khususnya negara anggota ASEAN. Kami hanya bisa berharap seluruh negara menentang rezim junta militer yang menggulingkan pemerintahan yang sah, dan mendukung penyelesaian melalui cara-cara yang demokratis," ucapnya.