Wakil Ketua Umum DEPINAS SOKSI itu menyoroti BPJS yang memiliki hingga 20 aplikasi.

"Total 20 aplikasi bisa kita bayangkan kemungkinan penyalahgunaan data termasuk bidang perbankan, jadi 20 aplikasi data bocor bisa dibayangkan," kata Dewi saat rapat

Komisi IX DPR RI melakukan rapat bersama dengan direksi BPJS Kesehatan dikutip dari kanal Youtube DPR RI, Selasa (20/5/2021).

Dia meminta untuk aplikasi itu bisa disederhanakan. Banyaknya aplikasi menurutnya juga akan menyebabkan management cost yang mahal juga.

Selain itu, ada kesan denial dari pihak BPJS Kesehatan dalam kasus ini. Yakni dengan memberikan narasi telah melakukan pengamanan data peserta.

"Apalagi kami menangkap tone adanya denial pihak BPJS Kesehatan dengan memberi narasi telah melakukan pengamanan data peserta. Ini jawaban formal tidak mungkin tidak ada pengamanan tapi toh masih terjadi. Ini jadi momentum perbaikan dengan assessment yang jujur tentang perbaikan." jelasnya.

Sementara Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PAN, Saleh Daulay mempertanyakan klaim belum mengakui ada kebocoran pada BPJS Kesehatan.

Sebab menurutnya pada tanggal 20 Mei melakukan investigasi dugaan namun keesokan harinya melakukan koordinasi dengan banyak pihak.

Menurutnya, BPJS sudah menyimpulkan ada kebocoran data maka perlu koordinasi. Selain itu untuk mengamankan ada aplikasi yang ditutup juga jadi bukti jika bocor benar terjadi.

"Berarti kan selama ini sudah tahu ini yang bocor maka ditutup yang bocor itu. Masih dugaan dari tadi. Ternyata ditutup yang bocor, kalau enggak bocor ngapain kamu tutup," kata Saleh.

Selain itu penutupan Raid Forum oleh Kominfo, dikatakan dia juga di sanalah tempat itu data dijual yang berarti juga bocor. Menurutnya aktivitas yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan mengarah pada kebocoran data memang benar terjadi.

"Saya tekankan di sini, BPJS Kesehatan harus bertanggung jawab atas kebocoran data ini. Jangan main-main ini kedaulatan, ini sama orang masuk ke wilayah NKRI," jelasnya.