Kabargolkar.com - Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Golkar Nusron Wahid menilai BUMN lebih senang menjalankan aksi korporasi yang murni secara bisnis ketimbang melakoni penugasan dari pemerintah.

Meski telah mendapatkan penyertaan modal negara (PMN), BUMN seolah dipaksa untuk 'berdarah-darah' dalam menjalankan tugasnya.

"Karena ini dipaksa untuk melaksanakan investasi, maka mau tidak mau mereka 'berdarah-darah', bukunya jadi 'merah', banyak mereka yang 'berpuasa'. Sebenarnya dari sisi pekerjaan untung, tapi akibat investasi jadi rugi," ujar Nusron dalam rapat kerja dengan Menteri BUMN secara daring, Kamis (8/7/2021).

Nusron mengatakan, dirinya mendukung penyertaan modal yang diberikan kepada BUMN berupa PMN untuk menggarap pembangunan strategis.

Namun, jika BUMN diberi kesempatan untuk memilih, menurutnya, mereka akan lebih setuju dan senang pendekatan bisnis murni.

Dirinya berpendapat, penugasan pemerintah seharusnya tidak dibebankan kepada BUMN, melainkan kepada kementerian teknis.

BUMN tidak perlu sampai menjadi investor, namun dapat cukup menjadi kontraktor dalam setiap penugasan pemerintah. Skema ini juga dinilai akan membuat kinerja keuangan BUMN lebih sehat.

"Ini seharusnya lebih masuk dan lebih simpel seandainya proyek ini dilakukan dalam bentuk pendekatan proyek pemerintah seperti dilakukan Kementerian PUPR atau kementerian lain, murni tidak menjadi investment tapi murni menjadi kontraktor atau hanya jasa dalam hal itu. Itu lebih menguntungkan," papar Nusron.