kabargolkar.com, JAKARTA - Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta Judistira Hermawan mengatakan pihaknya menghormati sikap anggota DPRD DKI Jakarta yang telah mengajukan hak interpelasi terkait penyelenggaraan Formula E pada Juni 2022. Menurutnya, interpelasi tersebut merupakan hak setiap anggota dewan untuk bertanya kepada Gubernur DKI Jakarta terkait kebijakan yang berdampak luas kepada masyarakat. Meski demikian, Judistira menekankan, Fraksi Golkar tidak akan mengambil langkah tersebut.

“Kita menghormati teman-teman anggota dewan mengajukan interpelasi terkait Formula E, namun Fraksi Golkar tidak mengambil langkah tersebut karena masih bisa memanfaatkan forum-forum rapat yang lain,” ujar Judistira saat dihubungi Beritasatu.com, Jumat (20/8/2021).

Judistira mengatakan Fraksi Golkar sepakat Formula E perlu ditinjau ulang dan bahkan bila perlu dibatalkan dengan kondisi ekonomi, sosial dan kesehatan yang dialami masyarakat sebagai dampak pandemi Covid-19. Dengan demikian, uang commitment fee dapat ditarik kembali dan dialihkan nantinya untuk penanganan kesehatan masyarakat dan jaring pengaman sosial. Namun, Judistira menyatakan, peninjauan ulang dan bahkan pembatalan Formula E tidak perlu dengan menggunakan hak interpelasi.

“Tetapi apakah dengan interpelasi? Kan tidak, masih ada forum-forum lain yang lebih komunikatif dan konstruktif seperti evaluasi perubahan RPJMD 2017-2022, perubahan APBD 2021 atau rancangan APBD 2022. Kita bisa memanfaatkan forum-forum tersebut, jika nanti tidak ada kepastian dari Gubernur atau Pemprov DKI, baru kita ajukan interpelasi,” jelas dia.

Meskipun demikian, Judistira mempersilahkan anggota dewan dari fraksi lain melakukan interpelasi terkait Formula E ini. Ditekankan, interpelasi merupakan hak DPRD.

“Itu kan hak, silakan anggota dewan lainnya, nanti bisa bergulir di rapat paripurna jika sudah mencapai 15 anggota dari dua fraksi berbeda,” katanya.

Hingga saat ini, sebanyak 13 anggota DPRD DKI Jakarta telah mengajukan hak interpelasi terkait penyelenggaraan Formula E, yakni delapan anggota Fraksi PSI dan lima anggota fraksi PDI Perjuangan. Selain Golkar, Fraksi PAN dan PKS juga tidak akan mengambil langkah interpelasi.

Sementara Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria juga mengimbau agar DPRD tidak perlu menggunakan hak interpelasi, tetapi melakukan dialog dan diskusi untuk memperjelas hal-hal yang menjadi pertanyaan dalam rencana penyelenggaraan Formula E pada Juni 2022 di Jakarta.