kabargolkar.com, PANGKEP - Fraksi Partai Golkar, mempertanyakan usulan kenaikan Belanja pegawai dalam Rancangan Peraturan Daerah APBD Perubahan 2021. Hal itu disampaikan Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Pangkep, Pattola Husain dalam Rapat Paripurna DPRD Pangkep, Senin (27/9/2021).

Menurutnya, persoalan gaji pegawai ini berbeda antara Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dengan rapat dengan pihak Pemkab di tingkat komisi. Ia menyebutkan, kenaikan gaji pegawai dalam RAPBD perubahan sebesar Rp35 miliar.

"Gaji pegawai sesuai hasil audit BPK sebesar Rp573 miliar sementara di KUA-PPAS APBD Perubahan naik jadi Rp609 miliar. Ada kenaikan sebesar Rp35 miliar," kata Pattola saat menyampaikan interupsi.

Ia mempertanyakan alasan kenaikan belanja pegawai tersebut padahal menurutnya tak ada penambahan pegawai dalam masa tiga bulan ke depan. Untuk itu, Pattola akan meminta rincian belanja pegawai dari masing-masing OPD.

"Kenaikan boleh saja tapi paling tinggi satu persen saja. Sebagai ketua fraksi saya minta agar belanja pegawai mengacu pada audit BPK," ucapnya.

Sementara itu juru bicara fraksi partai Golkar, Mukhtar Sali berharap Pemkab melakukan perhitungan ulang terhadap besaran gaji pegawai dalam KUA-PPAS APBD Perubahan 2021." Kami Berharap perhitungan tepat terhadap besaran belanja pegawai pada setiap OPD," ucap Mukhtar Sali.