Kabargolkar.com - Anggota Komisi X DPR RI Muhamad Nur Purnamasidi menyebut jika Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Republik Indonesia, Nadiem Makarim harus dievaluasi.

Ia menilai, Nadiem telah gagal dalam memperjuangkan status guru honorer menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Padahal, banyak guru honorer yang sudah mengabdi hingga puluhan tahun, namun nasibnya masih sangat memprihatinkan.

“Ini potret kegagalan dalam mensejahterakan guru di Indonesia khusunya guru honorer, Mendikbudristek harus bertanggung jawab atas kegagalan pengangkatan 1 juta guru honorer menjadi ASN,” katanya, Selasa (21/12/2021).

Menurut Politisi asal Partai Golkar ini, kinerja Mendikbutristek perlu dievaluasi secara menyeluruh. Pasalnya, pihak kementrian terkesan cuek dan tidak ada upaya yang serius dalam mengatasi persoalan pengangkatan guru honorer menjadi ASN.

“Kami sudah mendengarkan keluh kesah dari para guru honorer baik yaang tergabung dalam GTKHNK Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Non Kategori maupun Perkumpulan Honorer Kategori II Indonesia atau PKH21, keluhan mereka pada dasarnya sama yaitu soal perbaikan nasib,” jelas pria yang akrab disapa Bang Pur ini.

Anggota DPR RI asal Dapil Jatim IV (Lumajang-Jember) ini menambahkan, pihaknya sudah merekomendasikan sejumlah poin penting yang dikirimkan ke pihak Kementrian terkait, dari hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Forum Guru Honorer bersama Komisi X DPR RI pada beberapa waktu lalu.

Baik itu pihak Kemendikbudristek maupun Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

Sementara itu, Ketua Forum Guru Honorer Kabupaten Jember, Mulyadi mengaku kecewa atas kinerja Mendikbudristek dan Menpan RB yang tidak mendengarkan keluhan jutaan guru honorer di seluruh Indonesia. Menurutnya, perjuangan para guru honorer untuk memperbaiki nasib mereka seperti terkesan sia-sia.

“Kayaknya gak ada gunanya pergerakan Forum PGRI, kenyataannya sekelas instansi pemerintah resmi seperti Komisi X DPR RI hanya jadi pajangan yang gak bisa mewarnai sedikit pun kebijakan Menpan RB dan Mendikbudristek,” keluhnya.

Menurutnya, kebijakan Tes PPPK sangat mencekik leher bagi kalangan Guru Tidak Tetap (GTT) yang sudah puluhan tahun mengabdi dan ikut mencerdaskan generasi bangsa.

“Ya maklum lah kebijakannya berdasarkan untung rugi bukan dari dasar kemanusiaan. Siap-siap Pemerintah Kabupaten kota Se Indonesia mutasi secara besar-besaran guru swasta ke sekolah negeri. Hanya ada dalam sejarah dunia pendidikan zaman nya mas menteri Nadiem Makarim,” pungkas Mulyadi. [Iki]