Kabargolkar.com - Anggota Komisi VI DPR Nusron Wahid merasa bangga atas langkah cepat dan sigap Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dalam mengatasi lonjakan harga minyak.

Diketahui, sejak bulan November 2021 hingga pertengahan Januari 2022, harga minyak goreng tembus diharga Rp25.000 per liter.

Berkan langkah sigap Ketua Umum Partai Golkar itu di pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), kini harga minyak goreng yang berhasil menurunkan harga minyak goreng menjadi seragam, yakni Rp14.000 perliter.

"Kebijakan ini menampakkan kalau Pak Menko ini seorang pemimpin dan pembantu presiden yang prorakyat, paham akan jeritan rakyat akibat melambungnya harga minyak goreng, yang sudah menjadi salah satu bahan pokok rakyat," ujar Nusron dalam keterangan persnya, Kamis (20/1/2022).

Sebagaimana kita ketahui, akibat kenaikan harga CPO di tingkat dunia, harga minyak goreng melambung dan menimbulkan gejolak di kalangan ibu-ibu rumah tangga.

Menurut Wakil Ketua DEPINAS SOKSI ini, sejak awal, pola operasi pasar yang sempat dipilih Menteri Perdagangan tidak pas.

Sebab, diskriminasi harga pasti akan menimbulkan moral hazard.

Dengan kebijakan Menko Perekonomian, di mana harga dipatok di level Rp 14.000, itu mencerminkan keadilan yang merata bagi rakyat.

Apalagi, subsidinya tidak diambilkan dari APBN, melainkan dari dana iuran pengusaha kelapa sawit, yang dikelola oleh BLU BPD PKS.

"Kebijakan ini win win solution. Kondisi fiskal aman karena tidak terbebani subsidi. Rakyat selaku konsumen pun menjadi sejahtera karena bisa beli minyak goreng dengan harga wajar, kendati di tengah-tengah naiknya harga CPO dunia. Ini namanya konsep keadilan,"tegasnya.

Wakil Ketua Umum PBNU ini mengungkapkan, dengan adanya penetapan harga minyak goreng Rp 14.000 ini, Menko Perekonomian Airlangga membuktikan bahwa negara hadir melindungi rakyat kecil dan menepis adanya kecemburuan sosial.

Mengingat, para produsen kelapa sawit menanam di lahan negara dengan mekanisme HGU sampai 80 tahun.

"Awalnya memang rakyat cemburu, kok ada pengusaha enak banget, dikasih konsesi jutaan hektare untuk tanam kelapa sawit. Tapi rakyatnya menderita beli minyak goreng diam saja. Enak banget pengusahanya," beber Nusron.

Tapi, dengan adanya subsidi harga dari BPD PKS, semua jadi jelas. Sebab, dana tersebut merupakan potongan hasil setiap ekspor CPO ke luar negeri.

"Dana yang dikelola BPD PKS memang dapat digunakan untuk subsidi harga. Di samping juga untuk peremajaan tanaman kelapa sawit yang sudah tua dan tidak produktif," tutup Nusron.