Kabargolkar.com - Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar Mukhamad Misbakhun menyarankan pemerintah, agar segera membuat design strategi untuk bisa keluar dari dampak pandemi Covid-19.
Menurut Legislator asal Pasuruan ini, dampak dari pandemi Covid-19 terus membuat terpuruk sektor sosial, pendidikan, kebudayaan, ekonomi bisnis hingga keuangan.
Terlebih, anggota Komisi XI DPR ini juga menyampaikan apa yang sempat disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, bahwa keadaan ekonomi saat ini hanya karena ingin memuluskan mempersempit defisit menjadi 3 persen pada 2023 sebagaimana yang telah diamanatkan oleh undang-undang.
Menurutnya ini sebagai sebuah early warning bukan sebuah situasi yang hendak diciptakan dan dikondisikan.
“ Saya ingin memberikan masukan juga kepada pemerintah jangan mengukur hanya dengan parameter defisit saja, karena defisit itu bukan segala-segalanya dalam mengatur ekonomi negara,” kata Misbakhun dalam keterangan persnya di acara TV swasta, baru-baru ini.
Lebih lanjut, Misbakhun menegaskan, dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sudah kembali positif hampir 4 persen yaitu menyentuh 3,69 persen, maka pemerintah pun memang ingin disiplin untuk memenuhi amanat Undang-Undang (UU) dengan menekan defisit harus maksimal 3 persen dari PDB.
“ Tapi kalau melihat kondisi sekarang karena memang pemerintah ingin disiplin tadi memenuhi amanat UU yang harus maksimal defisit 3 persen dari PDB itu, apakah memungkinkan atau tidak dilakukan saat ini ketika kita berbicara saat ini varian omicron juga sedang meningkat lagi kasusnya,” ungkap Misbakhun.
Menurutnya, defisit jangan didewakan namun yang terpenting harus dicermati adalah manfaat APBN untuk masyarakat. Selama ini kelebihan pemerintah ketika diberi kelonggaran menurut Perpu yang menjadi UU No. 2 tahun 2020.
” Itukan pemerintah bisa membuat realokasi, refokus sehingga program perlindungan sosial, program pangan tunai yang bersifat barlinsos ini untuk penanggulangan dampak sosial covid itu dirasakan sangat siginifkan oleh masyarakat," tutup Misbakhun.