Kabargolkar.com - Pipa gas dari PT SMGP di Mandailing Natal (Madina) Sumatera Utara (Sumut) kembali bocor hingga mengakibatkan 13 warga keracunan akibat menghirup gas. Wakil Ketua Komisi VII DPR Maman Abdurrahman menyebut ada kelalaian dan masalah dalam sistem manajemen kerja.
"Kejadian fatality accident di PT Sorik Merapi ini sudah kesekian kali nya dan menimbulkan korban warga di sekitar, ini menunjukkan ada problem kelalaian manajemen terhadap menerapkan standar KKKS (Keselamatan Dan Kesehatan Kerja), kalau baru sekali kejadian mungkin masih bisa kita toleransi kan namun ini sudah ke sekian kalinya sudah tidak bisa ditoleransi kembali," kata Maman kepada wartawan, Minggu (24/4/2022).
Politikus Golkar ini mengatakan pihaknya akan memanggil khusus terkait permasalahan tersebut. Komisi VII DPR kata Maman mengatakan pihaknya juga akan membentuk panitia kerja untuk menginvestigasi persoalan tersebut.
"Kita akan panggil dan bentuk Panja khusus untuk melakukan investigasi manajemen perusahaan apabila ditemukan problem manajemen internal maka tidak menutup kemungkinan kita akan usulkan untuk dilakukan pemberhentian operasi dan penutupan perusahaan karena sangat beresiko terhadap nyawa pekerja dan masyarakat sekitar," ujar Maman.
Lebih lanjut, Maman lantas menunjuk Kementerian ESDM. Dia meminta Kementerian ESDM untuk melakukan pengawasan dan tidak tutup mata.
"Kementerian ESDM yaitu Dirjen Energi Baru Terbarukan tidak boleh menutup mata harus serius di dalam melakukan pengawasan operasi aktivitas Pemboran dan operasi lapangan geothermal, kalo tidak siap serahkan kepada SKK Migas agar semuanya terintegrasi di dalam satu pintu," ucapnya.
Maman menilai kejadian kelalaian PT tersebut sangat membahayakan. Mengingat energi terbarukan menjadi fokus pemerintah dan DPR saat ini.
"Tindakan kelalaian PT Sorik Merapi ini sangat membahayakan Iklim investasi di dunia Energi Baru Terbarukan mengingat upaya pemerintah dan kami dilegislatif sedang mendorong pengembangan upaya peralihan ke energi alternatif," ujarnya.
"Kalau kejadian seperti ini bisa membuat masyarakat dan dunia usaha khawatir untuk masuk ke energi panas bumi, mala dari itu kami akan lakukan pengawasan dan tindakan tegas," lanjutnya. (newsdetik.com)