Kabargolkar.com -  Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Anetta Komarudin mendesak pemerintah, agar dapat memastikan kesiapan ekosistem pajak karbon secara menyeluruh.

Hal ini termasuk, kata anggota Komisi XI DPR ini, pengembangan pasar karbon hingga peraturan pendukung.

Diketahui, pemerintah Indonesia kembali menunda penerapan pajak karbon yang sedianya akan berlangsung Juli 2022.

“Pemerintah harus memastikan kesiapan ekosistem pajak karbon ini secara menyeluruh, termasuk pengembangan pasar karbon hingga peraturan pendukung," kata wanita yang akrab disapa Putkom ini dalam keterangan persnya, baru-baru ini.

Legislator asal Purwakarta ini mengungkapkan, jangan sampai ketidaksiapan berpotensi menghalangi tujuan kebijakan dan implementasi tersebut.

Jika tidak siap, Putkom menilai, hal tersebut akan berpotensi menambah beban pelaku industri dan masyarakat.

“Karenanya, pemerintah perlu dengan hati-hati dan cermat dalam merencanakan dan menerapkan pajak karbon,” ungkap Putkom.

Putkom menilai, penerapan pajak karbon ini memang perlu penentuan waktu yang tepat.

“Seperti gejolak krisis energi global, situasi perekonomian terkini, serta kesiapan pemerintah dan dunia usaha," jelas Putkom.

Putkom menekankan, pemerintah juga patut memberikan timeline yang jelas kapan pajak karbon ini efektif berlaku untuk memberikan kepastian kepada pelaku industri dan masyarakat.

“Terlebih, penundaan ini sudah yang kedua kali," tutup Putkom.

Sebelumnya, pemerintah kembali menunda penerapan pajak karbon (carbon tax) yang rencananya akan berlangsung pada 1 Juli 2022, dari yang seharusnya 1 April 2022. Pemerintah masih melihat faktor ketidakpastian global dan menunggu kesiapan pelaku industri.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, alasan penundaan pajak karbon karena perekonomian di dalam negeri masih dibayangi ketidakpastian global, yang membuat harga energi masih tinggi.