kabargolkar.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2021. Fraksi Partai Golkar DPR RI menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo dan segenap jajarannya karena mampu mempertahankan opini WTP dalam enam tahun berturut-turut.

F-Golkar menilai ini merupakan bukti komitmen pemerintah dalam menjaga kualitas pengelolaan APBN, setelah pada 2016 lalu untuk pertama kalinya LKPP mendapatkan opini WTP dalam kurun 12 tahun. Capaian ini merupakan modal penting untuk mempertahankan optimis dan kepercayaan publik bahwasanya pemerintah memiliki kapasitas dan integritas dalam membawa bangsa ini melewati masa-masa sulit.

Demikian termaktub dalam Pandangan Umum F-Golkar atas RUU tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 yang disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (5/7/2022). Pemerintah pun telah melaporkan realisasi APBN dalam LKPP 2021 dan telah dilakukan pemeriksaan oleh BPK.

LKPP tahun 2021 terdiri atas 86 Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL), dan 1 (satu) Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN), serta Laporan Keuangan BPK RI yang diaudit oleh kantor akuntan publik. Dari 86 LKKL, 4 LKKL memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Meski tidak berpengaruh terhadap opini WTP bagi LKPP secara umum, namun adanya 4 LKKL dengan opini WDP merupakan sebuah penurunan dari tahun sebelumnya. Karena, pada LKPP 2020, hanya 2 LKKL yang mendapat opini WDP.

Dengan ini, F-Golkar meminta pemerintah agar senantiasa meningkatkan pengawasan dan kualitas pengelolaan keuangan di setiap Kementerian/Lembaga. F-Golkar juga berharap agar tingkat kepatuhan dan kualitas pengelolaan keuangan yang tercermin dalam opini BPK dapat dijadikan sebagai salah satu pertimbangan dalam penentuan alokasi anggaran Kementerian/Lembaga terkait dalam tahun anggaran berikutnya.

Setelah mencermati Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LKPP Tahun Anggaran 2021, F-Golkar berpandangan sebagai berikut; Pertama dari sisi laporan realisasi APBN. Diketahui Realisasi penyerapan anggaran belanja negara tercatat sebesar Rp2.786,4 triliun atau 101,32 persen dari pagu. Adapun realisasi pendapatan negara sebesar Rp2.011,3 triliun setara 115,35 persen dari pagu, atau tumbuh 22,06 persen dibandingkan tahun sebelumnya. F-Golkar mengapresiasi pencapaian pendapatan yang melampaui target tersebut, sehingga defisit anggaran menjadi lebih terkendali. Hal ini menunjukkan kebijakan pemerintah untuk menjaga dan memanfaatkan momentum pemulihan ekonomi telah berjalan efektif.

F-Golkar mengharapkan adanya penjelasan lebih rinci terkait realisasi belanja APBN 2021 yang melebihi pagu anggaran. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) awal tahun 2021 tercatat sebesar Rp388,12 triliun, atau lebih tinggi Rp175,42 triliun dibandingkan tahun sebelumnya. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp143,97 triliun digunakan untuk pembiayaan tahun berjalan, dan ditambah dengan SiLPA sebesar Rp96,66 triliun sehingga SAL akhir menjadi Rp337,78 triliun. F-Golkar menilai, penggunaan SAL sebagai pembiayaan alternatif non-utang merupakan kebijakan yang tepat di tengah tingginya tekanan fiskal akibat pandemi.

Namun demikian, F-Golkar meminta penjelasan lebih rinci terkait penggunaan SAL tersebut