Kabar NasionalKabar DaerahKabar ParlemenKabar Karya KekaryaanKabar Sayap GolkarKagol TVKabar PilkadaOpiniKabar KaderKabar KabarKabar KabinetKabar UKMKabar DPPPojok Kagol Kabar Photo
KABAR KADER
Share :
Fraksi Golkar Beri Catatan Strategis Soal Pelaksanaan APBD Badung Tahun 2021
  Bambang Soetiono   12 Juli 2022
Ni Ketut Suweni saat membacakan PU Fraksi Golkar pada rapat paripurna di ruang Sidang Utama DPRD Badung pada Senin 11 Juli 2022. (ist)

kabargolkar.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Badung kembali menggelar rapat paripurna dengan agenda pemandangan umum (PU) Fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Badung tahun anggaran 2021 di ruang Sidang Utama DPRD Badung pada Senin 11 Juli 2022.

Rapat dipimpin Ketua DPRD Badung Putu Parwata didampingi Wakil Ketua I Wayan Suyasa dan Wakil Ketua II Made Sunarta serta dihadiri Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta.

Pada kesempatan itu, PU Fraksi Golkar yang dibacakan oleh Ni Ketut Suweni memberikan sejumlah catatan strategis. Salah satunya yakni, ketidak tercapai target pendapatan pajak daerah yang hanya sebesar 88,76 persen dan pajak hotel yang hanya mencapai 34,99 persen. 

Padahal, menurut Fraksi Golkar, berbagai upaya melalui program-program yang selaras dengan RPJMD sudah dilakukan. Seperti mengoptimalkan pajak dan retribusi, pengelolaan PAD dengan intensifikasi pajak dan retribusi daerah dan memberdayakan aset daerah yang potensial.

"Serta telah membangun sarana prasarana yang mendukung peningkatan pendapatan daerah dan profesionalisme, transparansi, dan objektivitas dalam pelaksanaan tugas sesuai RPJMD Kabupaten Badung," ujarnya.

Catatan kedua dari Fraksi Golkar, jumlah piutang yang tidak tertagih di tahun 2021 yang mencapai Rp. 323 M lebih. Maka, Fraksi Golkar meminta agar dilakukan upaya-upaya penagihan. Kemudian terkait penyertaan modal pemerintah pada BPD Bali, PDAM dan PD Pasar yang cukup besar, sebagai sumber pendapatan yang dipisahkan harapannya minimal sama antara target dan realisasi.

Selain itu, Fraksi Golkar juga menyarankan beberapa hal yakni, belanja daerah yang sifatnya mandatory spending yang tujuannya untuk mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi daerah agar tetap terjaga dengan baik. Pada bidang pendidikan, masih adanya SMP yang satu atap dengan SD agar ke depan adanya penyelesaian pembangunan gedung SMP.

"Ini problematika di bidang pendidikan yang masih terjadi," ujarnya.

Lebih lanjut dijelaskan, terkait tenaga guru kontrak APBD Badung dan kontrak BOS yang berjumlah ribuan menjadi permasalahan baru ketika adanya aturan meniadakan guru kontrak.

"Bagaimana kebijakan terhadap pegawai P3K ini di Badung khususnya mengenai tenaga guru. Sehingga kami harap mendapat solusi dengan baik," imbuh Suweni. (*)

Kabar Golkar adalah media resmi Internal Partai Golkar. kami memberikan layanan media online, media monitoring dan kampanye digital politik untuk Partai Golkar dan seluruh kadernya.
About Us - Advertise - Policy - Pedoman Media Cyber - Contact Us - Kabar dari Kader
©2023 Kabar Golkar. All Rights Reserved.