kabargolkar.com - Potensi pajak dari Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (BBKB) di wilayah Kalteng sangat besar. Sejauh ini, Pemprov Kalteng belum menggarapnya secara optimal, untuk mengenjot pundi-pundi keuangan daerah.

Anggota DPRD Kalteng dari Fraksi Partai Golkar, Maruadi mendorong adanya optimalisasi sumber pendapatan daerah melalui pajak dan restribusi oleh pemda, terutama provinsi.

Maruadi mengatakan, salah satu yang perlu dioptimal yaitu Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB). Sebab, pihaknya sumber pajak dari PBBKB ini khususnya di Kalteng masih belum terkelola dengan baik atau optimal.

“Sumber pendapatan dari PBBKB harus dapat dioptimalkan dalam rangka meningkatkan PAD, karena hal itu tentu akan berdampak pada pembangunan kedepan,” kata Maruadi kepada 1tulah.com di Palangka Raya, Senin (11/7/2022).

Menurutnya, Pemprov Kalteng harus inovatif dalam upaya menggali sumber PAD, melalui berbagai sektor salah satunya yakni dari sektor pajak dan restribusi daerah. Hal ini merupakan orientasj dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Ia mengatakan, sebagai lembaga yang menjalankan tugas dan fungsi pengawasan serta mitra pemerintah daerah, wajar jika hal tersebut menjadi perhatian pihaknya. Sebab, yang diinginkan bersama yakni sektor yang menjadi sumber PAD harus dapat dimaksimal.

“Berbagai upaya harus dilakukan dengan inovasi dan langkah tepat untuk menggali berbagai sumber PAD. Begitu juga terkait penyusunan belanja daerah dan penentuan plafon anggaran dalam komponen APBD supaya sesuai dengan kualitas pembangunan. Tapi, yang menjadi catatan yakni bagaimana optimalisasi dari pengelolaan pajak dan retribusi daerah bisa mencapai target,”pungkasnya.