Kabargolkar.com - Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar Christina Aryani menilai, kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Korea Selatan (Korsel), memperlihatkan hubungan yang kuat antar kedua negara.
Atas pertemuan tersebut, anggota Komisi I DPR ini berharap, dapat membawa dampak positif terhadap perekonomian Indonesia.
“Kunjungan Presiden Jokowi ke Korea Selatan dalam rangkaian kunjungannya ke Beijing dan Tokyo semakin memperlihatkan kemitraan strategis kita dengan Korea Selatan," kata Christina dalam keterangan persnya, Selasa (2/8/2022).
Christina mengatakan, Korsel adalah salah satu negara investor terbesar keenam di Indonesia, sehingga sangat wajar jika Presiden Jokowi memberi perhatian khusus dalam kunjungannya.
Terlebih, Presiden juga menghadiri pertemuan-pertemuan dengan para CEO perusahaan Korea Selatan.
"Ini memperlihatkan komitmen pemerintah memastikan Korsel adalah mitra strategis kita di bidang ekonomi, sekaligus memperlihatkan iklim investasi Indonesia saat ini yang kian kondusif," kata legislator daerah pemilihan (dapil) DKI Jakarta II tersebut.
Christina menyampaikan, sehari sebelumnya delegasi Komisi I DPR juga berada di Korea Selatan dalam rangka tugas pengawasan kinerja Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI). Komisi I DPR memastikan beberapa isu yang harus dikawal dengan baik untuk memperkuat diplomasi RI di Korsel.
"Diplomasi tersebut seperti ekonomi, budaya, pariwisata, perlindungan WNI, dan menjajaki kemungkinan peluang kerja di luar sektor manufacturing dan perikanan bagi pekerja migran Indonesia," ujarnya.
Selain isu ekonomi, kata politisi Partai Golkar tersebut, Komisi I DPR memberikan beberapa catatan terkait perlindungan pekerja migran Indonesia seiring dengan dimulainya lagi pengiriman PMI ke Korsel.
Dari pertemuan dengan KBRI, Christina mengapresiasi inisiatif terbentuknya fungsi di KBRI untuk mendorong ekraf, digital, percepatan start up, dan diplomasi publik. "Kami mendorong KBRI untuk mengupayakan agar pekerja migran kita kita bisa merambah sektor lain di luar perikanan dan manufaktur. Karena ada potensi PMI kita untuk masuk pada bidang-bidang lain, misalnya pertanian," tutup Anggota Badan Legislasi DPR RI itu.