Kabargolkar.com - Masyarakat kalangan bawah atau miskin menjerit, atas mahalnya harga set top box untuk bisa menikmati tayangan televisi, yang saat ini sudah bermigrasi ke digital.

Menanggapi hal tersebut, anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar Nurul Arifin mengatakan, pemerintah harus bertanggungjawab dari dampak keputusan migrasi dari siaran televisi analog ke digital.

Anggota Komisi I DPR ini mengaku, banyak masyarakat miskin tak mampu membeli alat set top box.

"Persoalan ini nggak hanya berhenti disana (pembelian set top box). Nantinya, ada lagi biaya buat masang, lalu peralatan lain penunjang yang harus dilengkapi. Itu yang nggak diitung (pemerintah dalam membuat keputusan)," kata Nurul saat ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (10/11/2022).

Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Golkar ini ingin pemerintah berkomitmen, memenuhi mandat dari UU Cipta Kerja, terutama soal migrasi analog ke digital.

"Komitmen ditarik dulu itu barang (set top box) dari toko online seperti dari tokopedia. Jadi ya, ini masa sulit jangan lagi mempersulit rakyat lah," tegas Nurul.

Saat ini, Nurul mengungkapkan, realisasi anolog ke digital belum sesuai dengan komitmen.

"Karena itu butuh tenaga dan ongkos. Itu yang dibutuhkan oleh tv swasta. Saya beli (set top box) itu sekitar 350 ribuan, pesen sabtu, senin sampai dan dibagikan ke rumah," ungkap Nurul.

Seharusnya, kata Nurul, pemerintah membagikan 6 juta set top box secara gratis.

"Jika semua sudah tercukupi, baru sisanya bisa dijual bebas dipasaran. Nah ini, sulap-sulapan macam apa," ucap Nurul.

Lebih lanjut, Nurul menegaskan, sosialisasi migrasi dari analog ke digital kepada masyarakat juga sangat kurang.

"Lalu, sosialisasinya sangat kurang, orang-orang pada kaget, ini macem apa sih ASO (alat untuk mengubah signal analog ke digital) ini. Barangnya kaya apa, kejadiannya kaya apa. Ini kaya skrg orgnya pada kaget kaget semua," tutup Nurul.