kabargolkar.com - Nilai pendapatan asli naerah atau PAD Kalbar disebut tak kunjung mengalami peningkatan. Persoalan ini disoroti Fraksi Golkar DPRD Kalbar saat pandangan akhir Fraksi terhadap Raperda APBD Kalbar Tahun Anggaran 2023, Selasa (29/11/2022).

"Farksi Golkar menyayangkan, pendapatan Asli Daerah yang tak menunjukan peningkatan," kata Juru bicara Fraksi Golkar DPRD Kalbar, Heri Mustamin. 

Di sisi lain, Fraksi Golkar DPRD Kalbar juga menyoroti dana bagi hasil pajak yang tidak pernah dibicarakan dan dibahas dalam rapat anggaran.

Sikap Pemprov Kalbar terkait hal ini, menimbulkan banyak pertanyaan. Begitu juga dana bagi hasil yang berkurang sebesar Rp157 miliar, sehingga menjadi beban kepala daerah di masa mendatang. "Golkar juga menyayangkan terjadinya kenaikan belanja pembangunan gedung yang lebih kurang Rp105 miliar tidak dibahas, sehingga terkesan ada yang dipaksakan dan disembunyikan," ucap Heri Mustamin.

Karena itu, Fraksi Golkar DPRD Kalbar meminta ke dapan Pemperov Kalbar melakukan perbaikan dalam tata kelola keuangan. Pemprov Kalbar harus berupaya meningkatkan sumber dana, baik Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU).