Kabargolkar.com - Tewasnya seorang warga di Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan, karena tertabrak atau tersambar Kereta Api Trans Sulawesi, membuat operasional kereta api pertama di kawasan timur Indonesia itu menjadi sorotan.

Pengamat Transportasi, Prof Lambang Basri mengatakan, Balai Pengelola Perkereta Apian (BPKA) Sulawesi Selatan harusnya memperhatikan keamanan dan keselamatan masyarakat dalam operasional Kereta Api Trans Sulawesi tersebut.

Menurut dia, di sepanjang rel kereta api tersebut, diperlukan adanya pagar pengaman untuk mengindari terjadi kecelakaan pada manusia dan hewan.

“Ada dua opsi. Pertama, itu ada pagar pengaman agar orang maupun binatang tidak mudah menyeberang atau melintas di rel itu,” kata Prof Lambang Basri, Rabu (1/2/2023).

“Kedua adalah menyediakan tempat penyebaran yang cukup untuk masyarakat. Saya lihat di situ agak datar, jadi kalau begitu maka siapkan terowongan untuk mereka bisa melintas. Jadi dia tidak berada pada jalur sebidang yang berkaitan dengan sarana pejalan kaki dan penyebrangan,” sambungnya.

Selain itu, ia juga mengingatkan pihak BPKA Sulsel agar menyediakan tenaga pengawas yang bisa memantau terus menerus kondisi dan kemanan jalur kereta api.

“Kalau mislanya dengan daerah persawahan, saya kira perlu juga ada pemantauan secara kontinyu. Karena ini kan masyarakat di sana masih awam,” ujarnya.

Sekadar diketahui, di saat yang hampir bersamaan dengan waktu terjadinya kecelakaan di Kampung Ammaro, Kelurahan Coppo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru yang menewaskan seoranga warga karena tersambar kereta api pada Rabu (1/2/2023) kemarin, Komisi V DPR RI dan Kementerian Perhubungan sedang melakukan rapat dengar pendapat (RDP) di Jakarta, yang salah satu pembahasannya adalah terkait sistem keamanan dan keselamatan kereta api di Sulsel.

Dalam rapat tersebut, salah satu Anggota DPR RI dari Fraksi Golkar, Hamka B Kady sempat menyorot soal keamanan kereta api pertama di Indonesia Timur yang rencananya akan diresmikan oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pada bulan Maret mendatang tersebut.

Hamka yang sempat melakukan kunjungan kerja ke Sulsel pada 21 Januari 2023 dan melihat kondisi jalur kereta api di Sulsel tersebut menilai, sistem keamanan dan pengamanan baik di kereta ataupun rel belum memadai.

Legislator asal Sulsel itu menekankan perlunya mengutamakan keamanan dan keselamatan masyarakat di sekitar lokasi jalur kereta api tersebut.

“Kalau tidak ada halangan, Maret dioperasikan, diresmikan pak Jokowi. Minimal pengamanannya harus sudah siap, alat-alat keselamatan harus diselesaikan dulu,” kata Hamka, seperti dikutip dari kanal youtube DPR RI.

“Saya bisa memahami alasan pak Menteri karena anggaran terbatas. Ya, mudah-mudahan tidak terjadi kecelakaan. Persyaratannya (keamanannya) kan harus terpenuhi,” ucapnya.