Kabargolkar.com - Legislator Golkar Firman Soebagyo menegaskan, Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo tidak memiliki ‘Sense of crisis’ (kepekaan) terkait kenaikan harga beras di masyarakat.

Pernyataan tegas anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar itu, menanggapi viralnya video berdurasi 2 menit 50 detik di media sosial (medsos) yang memperlihatkan aksi joget-joget Mentan Syahrul Yasin Limpo bersama seluruh staf, dalam sebuah agenda Rakornas Kementerian Pertanian di sebuah ballrom hotel.

Terlebih, Presiden Jokowi telah menghimbau jajaran menteri-menterinya, untuk bisa mengatasi secara cepat kenaikan harga beras di seluruh provinsi Indonesia.

“Itulah yang kami agak sesalkan itu dengan kondisi beras yang mahal begini, dan pak Jokowi sudah memberi peringatan malah justru yang beredar itu adalah pak Menteri beserta jajarannya malah jogetan dangdut,” Kata Firman dikutip dari hasil wawancara dengan salah satu stasiun radio swasta, pada Rabu (8/2/2023).

Dikutip dari Panel Harga Badan Pangan Nasional (BPN) pada Rabu (8/2/2023) pada pukul 12.00 WIB, beras premium naik 0.68 persen dibandingkan sepekan lalu (1/2/2023) menjadi Rp13.420 per kilogram (kg), beras medium naik 0,51 persen menjadi Rp11.750 per kg.

Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut beras sebagai salah satu penyumbang inflasi bulanan terbesar RI. Pada Januari 2023, inflasi Indonesia mencapai 0,34 persen setiap bulannya dan menyentuh 5,28 persen secara tahunan.

Sebelum diberitakan, Firman juga berkomentar terkait kinerja operasi pasar yang dilakukan Bulog, yang dinilainya tidak efektif menurunkan harga beras.

Hal itu dikarenakan pendistribusiannya dilakukan di pasar-pasar dan tidak langsung menyentuh masyarakat.

"Kembali lagi saya pertanyakan, mekanisme distribusi operasi pasar seperti apa? Tata kelolanya yang penting. Kalau operasi pasar itu di drop di pasar-pasar induk atau pasar umum ya sama saja, bisa saja diborong oleh pedagang habis diborong terus diumpetin lagi, ini kan saling memanfaatkan," ucap Firman.

Menurut Firman, operasi pasar merupakan sesuatu yang sangat baik meski tidak semuanya baik pula. Dia menilai operasi pasar ibarat pemadam kebakaran 'one shot' hilang kemudian muncul kembali

"Ini tidak menyelesaikan masalah, apalagi mendropkannya di pasar-pasar. Kalau mengedrop-kan bisa diserahkan langsung kepada warga miskin yang memang tidak mampu itu. Ada alamatnya serahkan kepada pemerintah desa-desa siapa yang berhak untuk memanfaatkan beras-beras itu," tegas Waketum Partai Golkar ini.

Politikus Partai Golkar itu menuturkan, kenaikan harga beras dan sejumlah kebutuhan pangan lainnya harus diatasi secara menyeluruh. Pemerintah dirasa tidak cukup jika hanya memperbaiki tata niaga dan distribusi pangan saja.

"Tapi juga mendorong produksi pangan melalui subsidi pupuk murah, penggunaan konversi lahan pertanian dan mendukung eksistensi atau regenerasi petani," tutup Legislator Daerah Pemilihan (Dapil) Jateng III tersebut.