“Apresiasi pada Presiden Jokowi yang punya perhatian khusus pada isu ini karena memang TPPO semakin mengkhawatirkan. Data dari tahun ke tahun menunjukkan semakin meningkat WNI yang menjadi korban online scammer,” ujar Christina, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (9/5/2023).

Berdasarkan data Kementerian Luar Negeri, sambung dia, selama 2022-2023 ada sekitar 1.800 WNI yang menjadi korban TPPO dan sebagian besar dari mereka dibawa ke Thailand, Myanmar, Filipina, Laos, Kamboja, dan Vietnam.

“Dengan data ini saja, rasanya KTT ASEAN memang jadi momentum yang sangat tepat untuk membahas hal ini secara mendalam dan langkah-langkah tindak lanjut apa yang bisa dilakukan ke depan di tingkat ASEAN,” ucapnya.

Politisi Partai Golkar ini berharap dengan menjadi agenda penting dalam KTT ASEAN yang berlangsung di Labuan Bajo, NTT, pada 9-11 Mei 2023, pembahasan mengenai pemberantasan TPPO dalam forum tersebut tidak hanya menghasilkan adopsi dokumen, tetapi rumusan konkret dan teknis yang bisa dilakukan negara-negara di kawasan.

Ketika TPPO menjadi isu bersama di tingkat ASEAN, hal itu akan memudahkan upaya pemberantasan TPPO, khususnya di lingkungan negara-negara ASEAN.

“Perhatian Presiden Jokowi sudah jelas, dan kita makin optimistis perang terhadap TPPO bisa menjadi semakin baik dan maksimal,” tegasnya.

Sebelumnya, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah telah menyampaikan Indonesia mendorong penguatan upaya penanggulangan TPPO dalam pertemuan sesi pleno KTT Ke-42 ASEAN yang akan dipimpin oleh Presiden Joko Widodo.

Dirinya mengemukakan pula TPPO akan menjadi salah satu pembahasan penting dalam KTT karena para pemimpin ASEAN menaruh perhatian tinggi terhadap isu tersebut.