kabargolkar.com - Agenda Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi atas penyampaian Nota Ranperda
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Batu Bara Tahun 2022, bertempat di Gedung Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batu Bara. Fraksi Golkar minta penjelasan Realisasi hibah, sumber dan jenis hibah. Selasa (20/6/23).

Malalu juru bicaranya Rohadi Fraksi Partai Golkar mengingatkan kepada pemkab Batu Bara untuk melengkapi Ranperda pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022 yang diajukan kepada DPRD Kabupaten Batu Bara ,

dengan laporan hasil pemeriksaan BPK yang telah memperoleh opini, Ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan BUMD serta laporan Evaluasi efesiensi dan efektivitas pelaksanaan APBD sebelum dilakukan pembahasan bersama terhadap ranperda pertanggung jawaban pelaksanaan apbd tahun anggaran 2022. selain itu.

Menurut fraksi partai golkar juga mengingatkan kepada pemerintah kabupaten batubara dan rekan-rekan anggota DPRD yang nantinya melaksanakan pembahasan Ranperda, bahwa dalam ketentuan pelaksanaan yang diatur dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 77 tahun 2020, pembahasan dan pengambilan keputusan bersama dilakukan dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya Ranperda.

di sebutkan Rohadi, fraksi partai golkar setelah membaca dan mencermati Ranperda pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022, serta mendengarkan nota pengantar yang disampaikan oleh Bupati kabupaten batu bara pada rapat paripurna senin, 19 juni 2023, memberikan pandangan umum sebagai berikut;

Pendapatan Daerah realisasi pendapatan daerah pada tahun anggaran 2022 sebesar rp.1.143.905.508.894,44. (1 trilyun 143 milyar 905 juta 508 ribu 894 rupiah koma 44 sen) pendapatan daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Menurutnya, fraksi partai golkar setelah mencermati Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah,

melihat pada pajak daerah realisasi hanya mencapai angka 81.90% dan retribusi daerah realisasi hanya mencapai angka 85.52%, fraksi partai golkar menyarankan agar pada proses pembahasan nantinya kedua komponen tersebut dibahas lebih terperinci untuk mengetahui apa penyebab tidak tercapainya target realisasi.

Dan terhadap lain-lain pendapatan daerah yang sah fraksi partai golkar meminta penjelasan secara terperinci kepada pemkab batu bara.

Mengenai Realisasi Pendapatan Hibah sebesar rp. 3.314.184.440; (3 milyar 314 juta 184 ribu 440 rupiah), meliputi, sumber hibah, jenis hibah yang diberikan, apakah berupa uang, tanah, bangunan ataupun dalam bentuk aset lainnya, dasar pemberian hibah, serta serah terima hibah dari pihak pemberi kepada pemkab batu bara.

Kemudian Realisasi belanja daerah pada tahun anggaran 2022 sebesar rp. 1.194.002.086.885,22; (1 trilyun 194 milyar 2 juta 86 ribu 885 rupiah koma 22 sen) belanja daerah yang terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, belanja transfer.

Dikatakan fraksi partai golkar setelah membaca ringkasan APBD yang diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis, melalui pandangan umum meminta Pemkab Batu Bara untuk menjelaskan penyebab Realisasi belanja modal hanya mencapai 75.11%,

khususnya pada komponen belanja modal gedung dan bangunan yang realisasinya hanya mencapai 54.23%