Kabargolkar.com - Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar Mukhamad Misbakhun menilai, biaya kenaikan gaji ASN/PNS 2024 tidak membebani APBN. Karena keputusan tersebut sudah direncanakan dengan baik oleh pemerintah Indonesia. 

"Harapan pemerintah dengan manikan gaji ASN, kinerjanya akan naik," kata Misbakhun saat berbincang dengan salah satu TV Swasta, dikutip Senin (21/8/2023).

Legislator asal Pasuruan ini mengungkapkan, salah satu tolak ukurnya kinerja ASN adalah indikator kinerja utamanya. Pemerintah sebetulnya hanya menaikan gaji pokok ASN.

"Hal ini tak berkaitan dengan waktu menjelang Pemilu 2024.  Pak Jokowi terakhir menaikan gaji ASN pada 2019, Pak Jokowi jarang menaikan gaji ASN," ucap Misbakhun. 

Kemudian, anggota Komisi XI DPR ini menjelaskan, APBN adalah produk politik. Jika ruang fiskal pemerintah terbatas, "Tentu pemerintah tidak membuat defisit 2,29 persen PDB (Produk Domestik Bruto)," ujar Misbakhun.

Sementara itu, Rektor Universitas Paramadina Didiek J Rachbini mengungkap bahwa kenaikan gaji ASN akan berdampak pada pengeluaran APBN. Menurutnya, dampaknya tidak terlalu besar. 

"Presiden yang menyatakan paling utama untuk meningkatkan kinerja negeri, ada masalah dari rekrutmen di daerah-daerah itu paling primitif, tidak ada sistem seleksi, kualitas pelatihan yang baik sehingga pegawai negeri ini kinerjanya sangat rendah," kata Didiek.