Anggota Komisi IX DPR RI Darul Siska menilai hal ini merupakan permasalahan yang harus segera diselesaikan. Langkah konkrit yang perlu diambil pemerintah daerah adalah bergerak cepat mengkroscek dan melakukan pendataan untuk memastikan berapa total warga tidak mampu yang layak menerima manfaat PBI.

“BPJS menyalurkan anggaran berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial. Kalau ini diputus, maka sinkronisasi data antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Dinas Sosial dan DTKS Kemensos perlu dicek dan terus diupdate sebagai pedoman BPJS membayar iuran PBI,” ujarnya, saat memimpin audiensi dengan DPRD Tanah Datar, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/8/2023). 

Update kependudukan oleh Dukcapil yang dilakukan 6 bulan sekali, dipandang dirinya, sangat berpengaruh terhadap pelayanan kesehatan, maka dari itu harus dilakukan pendataan ulang agar masyarakat (5000 peserta PBI yang dinonaktifkan) bisa segera mendapatkan haknya. 

“Penjaminan layanan kesehatan tidak dapat dijamin oleh BPJS jika datanya tidak benar, kami minta DPRD melakukan pengawalan perbaikan data agar akurasinya terjamin,” tegasnya. 

Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga DEPINAS SOKSI itu mengaku prihatin atas kejadian ini. Untuk itu, dia akan menyampaikan hasil pertemuan ini dalam rapat dengan mitra kerjanya. 

Dalam audiensi, DPRD Tanah Datar menyampaikan beberapa permasalahan, antara lain persoalan Penerima Kartu Indonesia Sehat Penerima Bantuan Iuran (KIS PBI) Jaminan Kesehatan yang telah dinonaktifkan oleh sistem karena adanya perubahan Data terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dimiliki Kementerian Sosial.

Dari keterangan yang disampaikan dalam rapat terdapat 5 ribu penerima KIS yang dinonaktifkan. Persoalan ini harus mendapat perhatian serius karena menyangkut hal layanan kesehatan masyarakat, terutama masyarakat Tanah Datar. KIS sangat dibutuhkan oleh masyarakat.