Dimana kurang lebih 50 hektar lebih areal perkebunan warga desa Simpang 2, Simpang 1, Dowiwi dan Mantan A terendam banjir hampir setiap tahunnya pada musim hujan.

4. Dinas Perikanan

Melihat kondisi pasar ikan di Kecamatan bunta yang oleh Fraksi Golkar tidak lagi representative untuk pengembangan kedepan, maka masyarakat Kecamatan Bunta meminta agar pasar ikan tersebut dapat direlokasi pada lahan yang telah di hibahkan oleh masyarakat.

Usulan ini juga telah disampaikan oleh Ketua DPRD Kabupaten Banggai melalui pokok-pokok pikiran pada musrembang beberapa waktu yang lalu di kecamatan Nuhon.

5. Dinas PMD

Untuk dapat memberikan sosialiasi yang konfrehansip kepada pemerintah Desa, BPD, LKD serta pihak kecamatan terkait Perda No 5 tahun 2017 dan Perbub 106 tahun 2022, FPG berharap tidak terjadi kesalahan dalam penafsiran tugas dan kewenangan Pemdes dan Pemerintah Kecamatan.

6. BPBD

Fenomena alam El Nino yang juga telah menjadi perhatian secara nasional, maka fraksi Partai Golkar meminta agar BPBD sebagai dinas teknis dapat menyiapkan langkah-langkah pencegahan atas dampak yang dapat di timbulkan dari fenomena alam tersebut.

Selain 6 OPD yang mendapat saran dan masukan, FPG DPRD Banggai juga menyorot soal hibah keuangan partai politik (parpol).

Harapan fraksi yang diketui Sarifudin Tjatjo ini agar hibah keuangan parpol dapat di review kembali, mengingat keuangan kepada partai politik sudah cukup lama tidak ada kenaikan.

“Kita perlu tahu bahwa partai politik adalah pilar demokrasi dan merupakan bagian dari mencetak para pemimpin daerah Kabupaten Banggai dimasa yang akan datang. Sehingga FPG DPRD Banggai meminta hibah keuangan parpol dapat dinaikan,” ucap Yolanda.