Kabar NasionalKabar DaerahKabar ParlemenKabar Karya KekaryaanKabar Sayap GolkarKagol TVKabar PilkadaOpiniKabar KaderKabar KabarKabar KabinetKabar UKMKabar DPPPojok Kagol Kabar Photo
KABAR KADER
Share :
Komisi VIII DPR Dukung Penertiban Visa Haji Buntut 37 Jemaah Ditangkap.
  Suryo   09 Juni 2024
Ace Hasan Syadzily, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI

Jakarta - Sebanyak 37 WNI asal Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel),
ditangkap di Madinah dan dipulangkan karena menggunakan visa haji palsu. Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Fraksi Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily, mengatakan pihaknya mendukung kebijakan Pemerintah Arab Saudi untuk menertibkan jemaah non-visa haji.
"Saya mendukung kebijakan Pemerintah Arab Saudi untuk menertibkan jemaah non-visa haji ini, terutama menindak pihak-pihak yang mengajak WNI untuk berhaji tanpa visa haji, baik atas travel ataupun institusi keagamaan lainnya," kata Ace dalam keterangan yang diterima, Rabu (5/6/2024).

Menurut Ace, kebijakan itu merupakan konsekuensi dari kebijakan Saudi bahwa haji itu ya hanya boleh diikuti jemaah haji yang resmi mendapatkan visa haji dari Pemerintah Arab Saudi. Dia mengimbau jemaah tidak tergiur penawaran pemberangkatan haji selain haji reguler.


"Bagi masyarakat Indonesia, kami mengimbau jangan mudah tergiur dengan tawaran pemberangkatan haji. Selain haji reguler, haji khusus atau visa furoda (mujammalah). Lebih baik bertanya kepada otoritas yang memiliki kewenangan seperti Kementerian Agama di daerah masing-masing," katanya.


Alasan Masyarakat Tak Boleh Berhaji Pakai Visa Non-haji
Ace mengungkapkan alasan mengapa masyarakat tidak boleh berhaji menggunakan visa non-haji. Salah satunya, untuk mengantisipasi chaos atau kekacauan saat ibadah haji.

 

"Mengapa visa selain haji tidak boleh turut serta menjalankan ibadah Haji? Kita tahu bahwa menunaikan ibadah haji itu hanya dapat dilaksanakan dengan jumlah yang terbatas karena kapasitas dan daya tampung jamaah haji seluruh dunia itu maksimal 2,5 juta jemaah, terutama di Mina. Lebih darı itu pasti akan crowded atau penuh sesak yang akan berakibat pada situasi yang chaos," ujar Ace.

Ace menjelaskan saat ini pemerintah Arab Saudi telah mempersiapkan berbagai infrastruktur haji itu dengan kapasitas berdasarkan atas jumlah jemaah haji seluruh dunia yang telah dibagi secara proporsional kepada setiap negara yang berpenduduk muslim. Indonesia sendiri mendapatkan kuota sebesar 221 ribu jemaah dan tambahan sebanyak 20 ribu jemaah. Indonesia merupakan negara Muslim yang mendapatkan kuota terbesar dari Pemerintah Arab Saudi.

"Mempersiapkan infrastruktur haji ini antara lain tenda di Arafah dan Mina, konsumsi selama Puncak haji, dan juga transportasi untuk melayani pergerakan jamaah terutama saat Arafah, Mudzdalifah dan Mina. Jika pelayanan jamaah melebihi dari kapasitas yang telah dipersiapkan pasti akan menimbulkan kekacauan," jelasnya.

Menurut pengalamannya, ada juga jemaah visa non-haji mengambil hak jemaah reguler atau yang memakai visa haji. Kemudian jemaah yang memakai visa haji itu tidak mendapatkan pelayanan yang baik karena haknya diambil oleh jemaah visa non-haji.

"Bahkan yang lebih mengkhawatirkan lagi berdasarkan pengalaman dua tahun terakhir, saya menyaksikan banyak jamaah haji non-visa haji menempati dan mengambil hak-hak jemaah reguler (jemaah visa haji) yang justru seharusnya mereka mendapatkan pelayanan yang baik," katanya.


Jamaah haji resmi yang sudah menunggu puluhan tahun, lanjut Ace, hak-haknya diambil duluan oleh jemaah non-visa haji. Dia mengatakan tahun lalu banyak di antara jemaah non-visa haji mendahului menggunakan bis yang seharusnya dipergunakan untuk jemaah haji reguler

Kabar Golkar adalah media resmi Internal Partai Golkar. kami memberikan layanan media online, media monitoring dan kampanye digital politik untuk Partai Golkar dan seluruh kadernya.
About Us - Advertise - Policy - Pedoman Media Cyber - Contact Us - Kabar dari Kader
©2023 Kabar Golkar. All Rights Reserved.