Jakarta, 9 Mei 2025 — Anggota Komisi V DPR RI, Musa Rajekshah, menyuarakan keprihatinan serius terhadap tingginya potongan pendapatan yang diterapkan oleh perusahaan aplikasi ojek online (ojol) kepada para mitra driver. Dalam pertemuan dengan sejumlah pengemudi ojol dari daerah pemilihannya (Sumatra Utara I) di Jakarta, Musa—yang akrab disapa Ijeck—menerima langsung keluhan tentang besarnya potongan yang bisa mencapai lebih dari 30 persen dari pendapatan harian driver.

“Ini sangat memberatkan, terutama di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih. Potongan sebesar itu tidak manusiawi dan sangat merugikan para pekerja di sektor transportasi daring,” ujar Ijeck.

Menurutnya, praktik pemotongan yang melebihi batas maksimal yang telah ditetapkan pemerintah melalui Keputusan Menteri Perhubungan No. 667 Tahun 2022—yakni sebesar 15 persen—sudah sangat tidak adil. Meski aturan tersebut telah diterbitkan, banyak aplikator tetap menarik potongan tambahan yang membuat pendapatan bersih driver semakin kecil.

“Aplikator seharusnya bisa memangkas biaya platform karena mereka tidak menanggung beban operasional langsung seperti kendaraan, bahan bakar, atau perawatan. Maka, potongan sebesar 20-30 persen itu patut dipertanyakan,” tegas Ijeck.

Melihat situasi ini, politikus Partai Golkar itu mendesak agar wacana pembentukan Panitia Kerja (Panja) Ojek Online di DPR segera direalisasikan. Ia menilai langkah ini sudah sangat mendesak mengingat jumlah pengemudi ojol di Indonesia yang mencapai lebih dari 4 juta orang.

“Regulasi yang lebih adil harus segera didorong. Termasuk penetapan batas maksimal potongan oleh aplikator serta sanksi tegas bagi yang melanggar,” tambahnya.

Ijeck juga menekankan pentingnya konsep kemitraan yang sejati antara aplikator dan mitra driver. Menurutnya, hubungan kerja yang berkeadilan harus memberikan keuntungan yang proporsional sesuai risiko dan kontribusi masing-masing pihak.

“Pemerintah dan aplikator harus duduk bersama mencari solusi. Kemitraan sejati itu bukan soal siapa yang paling untung, tapi siapa yang paling adil,” kata mantan wakil gubernur Sumatra Utara itu.