Jakarta, 9 Juli 2025 – Komisi IX DPR RI bersama Kementerian Kesehatan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), serta Badan Gizi Nasional, telah melaksanakan Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Selasa, 1 Juli 2025. Agenda ini bertujuan untuk mengevaluasi capaian penurunan stunting serta membahas strategi percepatan ke depan secara menyeluruh dan terintegrasi.

Berdasarkan data yang disampaikan, prevalensi stunting nasional pada tahun 2024 berhasil ditekan hingga mencapai angka 19,8%, melampaui proyeksi awal sebesar 20,1% yang ditetapkan oleh Kementerian PPN/Bappenas. Capaian ini menjadi tonggak penting dalam sejarah penanganan stunting di Indonesia, mengingat untuk pertama kalinya prevalensi stunting nasional turun di bawah batas 20%.

Penurunan ini merupakan hasil dari sinergi lintas sektor, peningkatan akses layanan kesehatan dasar, serta penguatan intervensi gizi spesifik dan sensitif, khususnya bagi kelompok rentan seperti ibu hamil, balita, dan keluarga berisiko stunting. Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah terus diperkuat untuk memastikan keberlanjutan program dan efektivitas pelaksanaan di lapangan.

Dalam kesempatan tersebut, Ranny Fahd Arafiq, Anggota Komisi IX DPR RI, menyampaikan bahwa penanganan stunting memerlukan pendekatan holistik yang berkelanjutan dan berkeadilan.

“Penurunan angka stunting ini merupakan hasil kerja keras bersama, namun ini baru awal. Kita harus memastikan bahwa layanan kesehatan dan gizi tidak hanya tersedia, tetapi juga menjangkau seluruh kelompok masyarakat yang membutuhkan, khususnya di wilayah terpencil dan perdesaan. Komisi IX akan terus mendorong penguatan sistem pelayanan yang terintegrasi agar target 14% pada tahun 2029 benar-benar dapat tercapai,” ujar Ranny, Anggota Komisi IX DPR RI 

Lebih lanjut, Komisi IX DPR RI menekankan pentingnya optimalisasi layanan kesehatan dan gizi secara terintegrasi, dengan menitikberatkan pada:

- Penguatan sistem layanan primer berbasis puskesmas dan posyandu, dengan dukungan tenaga kesehatan yang terlatih dan ketersediaan logistik gizi yang memadai;

- Konvergensi program intervensi gizi spesifik dan sensitif melalui sinergi antara sektor kesehatan, pendidikan, sosial, dan pertanian;

- Pemanfaatan sistem informasi dan data yang akurat untuk pemetaan keluarga berisiko dan perbaikan tata kelola program;

- Pemberdayaan masyarakat dan perubahan perilaku melalui edukasi, komunikasi, dan pelibatan tokoh lokal;

- Monitoring dan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan akuntabilitas dan efektivitas program.

Ranny Fahd, mengapresiasi upaya seluruh pemangku kepentingan yang telah berkontribusi dalam penurunan stunting. Namun, kerja keras masih diperlukan untuk mencapai target nasional 14% pada tahun 2029 sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Ke depan, akselerasi penurunan stunting hanya dapat dicapai melalui kolaborasi yang lebih erat, pendekatan berbasis data, dan penguatan sistem pelayanan kesehatan serta gizi yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Komisi IX DPR RI berkomitmen untuk terus mengawal pelaksanaan kebijakan ini demi terwujudnya generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing.