Kabargolkar Jakarta, 17 Juli 2025 – Fraksi Partai Golkar DPR RI menyampaikan keprihatinan serius atas terungkapnya kasus peredaran produk susu kadaluarsa yang dilabeli ulang oleh pihak tidak bertanggung jawab. Modus mengganti tanggal kedaluwarsa dengan label palsu menyerupai aslinya ini tidak hanya merugikan konsumen secara ekonomi, tetapi juga mengancam kesehatan masyarakat dan berpotensi menimbulkan korban jiwa.

 

Anggota Komisi IX DPR RI, Ranny Fahd Arafiq, menyatakan dukungannya terhadap langkah tegas Kepolisian RI dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam mengusut tuntas kasus ini. Ia mendorong aparat untuk menjerat pelaku dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang mengatur ancaman hukuman maksimal dua tahun penjara atau denda hingga Rp4 miliar.

 

“Kami minta kasus ini ditelusuri hingga ke daerah-daerah lain. Jangan sampai ini menjadi fenomena yang tersebar luas tanpa pengawasan. Diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi dan pengawasan produk pangan, terutama susu,” ujar Ranny.

 

Beberapa langkah penting yang disampaikan Komisi IX DPR RI dalam merespons kasus ini meliputi:

 

1. Penguatan Pengawasan Pasar

Mendesak BPOM RI dan Kementerian Perdagangan untuk meningkatkan frekuensi inspeksi mendadak (snapshot inspection) di seluruh rantai distribusi, khususnya pada tingkat distributor dan ritel kecil.

 

 

2. Sanksi Berlapis

Pelaku kejahatan tidak hanya dikenakan UU Pangan, tetapi juga dapat dijerat UU Perlindungan Konsumen serta pasal pidana lain yang relevan agar memberikan efek jera maksimal.

 

3. Edukasi Publik

Komisi IX bersama BPOM RI akan menginisiasi kampanye nasional edukatif kepada masyarakat untuk mengenali produk kadaluarsa, termasuk cara memeriksa keaslian label, kemasan, serta nomor izin edar.

 

4. Kolaborasi dengan Pelaku Usaha

Mendorong produsen untuk menggunakan teknologi pengaman kemasan (anti-tampering) seperti segel hologram atau kode QR yang sulit dipalsukan guna meningkatkan kepercayaan konsumen.

 

Ranny juga mengapresiasi masyarakat yang telah proaktif melaporkan temuan produk mencurigakan. Ia mendorong pembentukan saluran pengaduan khusus yang terintegrasi antara DPR RI, BPOM, dan Kepolisian guna mempermudah pelaporan dan tindak lanjut.

 

“Keamanan pangan adalah hak dasar warga negara. Kami tidak akan memberikan toleransi terhadap praktik bisnis yang mengorbankan kesehatan rakyat,” tegas Ranny Fahd Arafiq.