Berdasarkan laporan Kementerian Sosial hingga September 2025, Program Sekolah Rakyat Terpadu (SRT) yang menjadi salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto telah menunjukkan progres yang signifikan. Sebanyak 160 SRT dari target 165 unit telah aktif beroperasi, dengan perkiraan 5 unit sisanya akan menyusul aktif pada pertengahan Oktober 2025. Capaian ini merepresentasikan **97% realisasi target**, sebuah langkah awal yang patut diacungi jempol.

 

“Kami dari Fraksi Partai Golkar, khususnya di Komisi VIII, memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas kerja keras Kementerian Sosial dalam mewujudkan Program SRT. Mencapai 160 sekolah yang sudah aktif dalam waktu relatif singkat adalah sebuah pencapaian yang konkret. Program yang bertujuan memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan, khususnya bagi keluarga kurang mampu, ini tepat sasaran dan sangat dibutuhkan,” ujar Derta Rohidin, dalam siaran persnya, Selasa (7/10/2025).

 

Meski memberikan apresiasi, Derta Rohidin juga menyoroti beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian serius. Saat ini, sebagian besar SRT masih menumpang di balai milik Kementerian Sosial. Meski solutif di tahap awal, kondisi ini berpotensi mempengaruhi kualitas pembelajaran dan keberlanjutan program dalam jangka panjang.

 

“Kami memahami bahwa inisiasi program memerlukan strategi cepat, termasuk dengan memanfaatkan fasilitas yang ada. Namun, ketergantungan pada balai yang bukan dirancang khusus sebagai sekolah dapat memiliki keterbatasan, baik dari segi kenyamanan, fasilitas pendukung seperti perpustakaan atau laboratorium sederhana, serta jam operasional yang terbatas,” papar Derta.

 

Oleh sebab itu, Menurut Derta Rohidin, pihaknya akan mendorong komitmen yang lebih kuat untuk percepatan pembangunan infrastruktur permanen agar lebih merata, yang rencananya akan dimulai tahun depan.

 

“Estimasi pembangunan bangunan permanen tahun depan harus kita dukung dan awasi bersama. Pembangunan fisik yang berkualitas dan sesuai standar pedagogis dasar sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan memotivasi peserta didik. Kami di DPR akan memperkuat pengawasan terhadap anggaran dan realisasi fisiknya,” tegasnya.

 

Sebagai bentuk dukungan yang berimbang dan objektif, Legislator Golkar dari Dapil Bengkulu ini memberikan beberapa saran konstruktif untuk penyempurnaan Program SRT. Pemerintah perlu membuat peta jalan (roadmap) program Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) yang lebih jelas, transparan dan lebih terukur mengenai tahapan pembangunan Gedung permanen termasuk sumber pendanaan dan time linenya. Hal ini sangat penting agar tahun 2026 tidak ada lagi SRT yang fasilitasnya menumpang ke pihak lain. 

 

Derta Rohidin juga menyoroti perlunya sinergi kolaborasi pihak Kemensos dengan kementerian lain seperti Kemendikdasmen, Kemendikti dalam meningkatkan kualitas Pendidikan pada Sekolah Rakyat.