Jakarta – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI dari Fraksi
Partai Golkar, Panggah Susanto menegaskan bahwa kebijakan baru pemerintah mengenai distribusi pupuk telah membawa perubahan nyata di lapangan. Menurutnya, sistem yang kini lebih sederhana dan tepat sasaran dinilai menjadi langkah penting dalam memperkuat ketahanan pangan nasional, terutama di daerah lumbung beras seperti Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan.

“Distribusi pupuk sekarang sudah jauh lebih sederhana dan tepat sasaran. Petani di Banyuasin sendiri mengaku tidak ada lagi hambatan berarti dalam mendapatkan pupuk bersubsidi,” kata Panggah kepada wartawan usai agenda peninjauan lapangan gabungan DPR ke Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, Rabu (15/10/25).

Panggah menjelaskan bahwa penyederhanaan sistem distribusi pupuk merupakan hasil penerapan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 yang menetapkan pengelolaan dan penyaluran pupuk bersubsidi hanya melibatkan dua institusi utama, yaitu Kementerian Pertanian dan PT Pupuk Indonesia (Persero). Baginya, langkah ini memangkas rantai birokrasi dan mempercepat pengawasan terhadap perencanaan, produksi, serta distribusi pupuk.

“Dengan dua lembaga ini saja, rantai birokrasi menjadi lebih pendek. Produksi, perencanaan, dan distribusi pupuk bisa dikontrol lebih efektif. Jadi tidak lagi berlapis seperti dulu,” ujarnya.

Dalam dialog bersama kelompok tani dan penyuluh pertanian di lapangan, Panggah mendapati bahwa implementasi kebijakan tersebut sudah menunjukkan hasil positif. Para petani mengaku ketersediaan pupuk kini lebih terjamin dan proses distribusinya lebih cepat. “Mereka menyampaikan bahwa persoalan pupuk tidak lagi menjadi kendala besar. Stoknya tersedia dan distribusinya berjalan baik. Ini artinya regulasi baru sudah berjalan sesuai harapan,” ungkapnya.

Kendati demikian, ia mengamini terkait harapan para petani yang meminta agar seluruh kebutuhan pupuk di sentra produksi pangan dapat sepenuhnya disubsidi oleh pemerintah, tanpa adanya pembagian antara pupuk subsidi dan non-subsidi. “Para petani meminta agar seluruh pupuk di wilayah produktif seperti Banyuasin disubsidi penuh. Ini masuk akal, karena daerah ini merupakan salah satu penopang utama ketahanan pangan nasional,” lanjutnya.

Harapan ini, menurutnya, aspirasi tersebut sejalan dengan peningkatan alokasi anggaran subsidi pupuk nasional tahun 2025 yang digelontorkan pemerintah. “Anggaran subsidi pupuk meningkat cukup signifikan. Jadi, kalau pemerintah memprioritaskan sentra beras seperti Banyuasin, itu sangat logis dan strategis,” jelasnya.

Ia juga menegaskan bahwa kelancaran distribusi pupuk menjadi salah satu fondasi utama untuk mencapai target swasembada pangan nasional tahun 2027 sebagaimana dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Pun, ia menilai keberhasilan sistem distribusi pupuk di Banyuasin dapat menjadi model nasional untuk diterapkan di daerah lain.

“Banyuasin ini contoh nyata. Dengan sistem distribusi yang efisien, petani lebih tenang, produktivitas naik, dan daya saing hasil pertanian ikut meningkat,” tegasnya.

Panggah menegaskan bahwa DPR melalui Komisi IV siap melakukan pengawasan ketat terhadap distribusi pupuk bersubsidi dengan memastikan setiap kebijakan pemerintah benar-benar berdampak bagi petani. Sebab, jelasnya, kebijakan pupuk menjadi satu dari tiga faktor kunci yang menentukan keberhasilan program pangan nasional, selain ketersediaan benih unggul dan perbaikan infrastruktur pertanian seperti irigasi serta akses jalan