"Dan memastikan ketersediaan obat dan fasilitas layanan kesehatan primer, terutama di wilayah padat penduduk yang paling rentan terhadap penularan penyakit saluran pernapasan," ujarnya. 

Yahya menekankan bahwa peningkatan kasus ISPA tidak boleh dianggap sebagai siklus musiman semata. Ia menyebut pengalaman pandemi Covid-19 harus menjadi pelajaran penting bahwa penyakit dengan gejala mirip flu bisa berkembang menjadi ancaman kesehatan masyarakat yang lebih besar. 

"Kejadian seperti pandemi bisa saja terjadi jika kasus ISPA ini tidak ditangani dengan pendekatan berbasis data dan pencegahan. Dan perkuat peran Puskesmas sebagai garda terdepan bagi masyarakat yang terkena ISPA,” tuturnya.

Selain itu, Yahya juga mendesak adanya sinergi lintas sektor. Menurutnya, Kementerian Kesehatan tidak bisa bekerja sendiri. Yahya juga mendorong agar pemerintah membangun mekanisme kolaborasi antarkementerian dan pemerintah daerah untuk menciptakan kebijakan penanggulangan penyakit menular yang lebih sistematis dan berkelanjutan.

"Faktor lingkungan, kepadatan hunian, polusi kendaraan, serta perilaku masyarakat dalam menjaga kesehatan juga berkontribusi besar terhadap penyebaran ISPA," ucapnya. 

Yahya menambahkan bahwa Komisi IX DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan kesehatan nasional dan memastikan pemerintah responsif terhadap setiap potensi wabah yang muncul.

"Perlindungan kesehatan masyarakat adalah bagian dari tanggung jawab konstitusional negara, dan peningkatan kasus ISPA kali ini harus menjadi momentum untuk memperkuat kesiapsiagaan sistem kesehatan nasional dari hulu hingga hilir," pungkasnya.