ucapnya.
Tak hanya itu, sejumlah pihak di daerah juga berharap agar ke depan BPS memiliki kewenangan yang lebih kuat dalam hal pengumpulan dan pengelolaan data, termasuk adanya semacam kewajiban pelaporan data sebagaimana kewajiban pelaporan pajak.
kemdati demikian, Agung menegaskan bahwa seluruh aspirasi tersebut masih dalam tahap penyerapan dan pembahasan. Ia memastikan Komisi X akan mengedepankan pendekatan bottom-up planning dalam penyusunan RUU Statistik, agar regulasi yang lahir benar-benar menjawab kebutuhan daerah.
“Kita menampung semuanya. Aspirasi ini tumbuh dari daerah, sehingga dalam penyusunan RUU nanti kita lebih mengedepankan bottom-up planning, bukan top-down seperti yang selama ini sering terjadi,” ujar Agung.

Agung juga menyoroti pentingnya pemanfaatan teknologi digital dalam mendukung proses pendataan. Berdasarkan penjelasan dari BPS, Kota Tarakan dinilai sebagai salah satu miniatur kecil Indonesia yang sudah mulai memanfaatkan teknologi dalam proses pengumpulan data ekonomi.
Ia menyebut bahwa BPS telah mengembangkan pendekatan berbasis penginderaan jarak jauh, lalu lintas digital kegiatan ekonomi, hingga ragam aplikasi digital untuk mendeteksi aktivitas usaha beserta lokasinya. 

“Dari keterangan Deputi BPS tadi disampaikan bahwa pendataan kita sudah jauh lebih maju. Pendekatan teknologi digital ini bahkan sudah bisa mendeteksi kegiatan usaha sampai dengan lokasinya,” tegasnya.

Ke depan, lanjutnya, pendekatan teknologi tersebut perlu dipadukan dengan kerja petugas lapangan agar hasil pendataan semakin akurat dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Bahkan, petugas lapangan juga diharapkan dibekali kemampuan memanfaatkan kecerdasan buatan (AI) dalam proses pengumpulan dan validasi data.
“Mudah-mudahan pendekatan teknologi ini bisa dipadukan dengan petugas-petugas di lapangan. Tadi juga menarik bahwa petugas nanti akan dibekali kemampuan menguasai teknologi AI, sehingga input data yang dilakukan bisa dikolaborasikan dengan sistem yang sudah dibangun BPS,” jelasnya.

Agung berharap seluruh masukan yang diperoleh dari masyarakat dan para pemangku kepentingan di Tarakan dapat memperkaya substansi penyusunan RUU Statistik sekaligus mendukung suksesnya pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 sebagai fondasi perencanaan pembangunan nasional yang lebih presisi, adaptif, dan berbasis data mutakhir.