Sandi mengapresiasi kebijakan BPKH yang menjaga likuiditas setara dua kali total biaya haji tahun berjalan. Jika total biaya haji Rp17 triliun, maka cadangan likuiditas mencapai Rp40 triliun dalam bentuk deposito syariah yang mudah dicairkan.

"Cadangan ini harus diprioritaskan untuk mengantisipasi kenaikan mendadak harga avtur (yang mencapai 40% dari biaya operasional pesawat) dan biaya akomodasi di Arab Saudi akibat lonjakan permintaan"  tegas Sandi. 

Sandi juga mengingatkan publik bahwa meskipun ada ancaman perang global, BPIH 2026 berhasil diturunkan sebesar Rp2 juta dibanding tahun sebelumnya. Penurunan ini terutama bersumber dari efisiensi biaya hotel dan akomodasi di Arab Saudi hasil negosiasi yang lebih baik.

"Artinya, jika kita serius melakukan efisiensi dan pengelolaan keuangan yang profesional, kenaikan akibat perang global bisa diredam. Jangan sampai wacana perang dimanfaatkan pihak tidak bertanggung jawab untuk menaikkan biaya haji secara sepihak," ingatnya.

Sebagai wakil rakyat dari Kalimantan Selatan—provinsi dengan jumlah calon jamaah haji yang sangat tinggi—Sandi berjanji akan terus mengawal kebijakan keuangan haji di Komisi VIII.

"Saya ingin jamaah haji asal Banjarmasin, Banjarbaru, Martapura, hingga Kotabaru tidak pusing memikirkan biaya tambahan akibat perang di negeri orang. Negara harus menjadi pelindung. Dengan optimalisasi Nilai Manfaat dan cadangan likuiditas yang kuat, saya optimis biaya haji tetap terkendali," tutupnya.