UU PPRT Disahkan, Hamka B. Kady: Implementasi Harus Dikawal Ketat

Hamka juga menyoroti pentingnya peran pemerintah daerah dalam memastikan implementasi berjalan efektif di lapangan. Ia menilai, pemerintah daerah menjadi garda terdepan dalam pendataan, pengawasan, serta penyelesaian persoalan yang muncul.

“Implementasi undang-undang ini sangat bergantung pada kehadiran pemerintah daerah. Mereka yang paling dekat dengan realitas di lapangan, sehingga harus aktif dalam pengawasan dan penanganan kasus,” ujarnya.

Di sisi lain, ia mengingatkan bahwa keberhasilan UU PPRT juga membutuhkan perubahan cara pandang masyarakat terhadap pekerja rumah tangga.

“Perlindungan tidak cukup hanya melalui regulasi. Harus ada perubahan budaya. Pekerja rumah tangga harus dipandang sebagai pekerja profesional yang memiliki hak, martabat, dan kontribusi penting dalam kehidupan sosial kita,” tambahnya.

Fraksi Partai Golkar, lanjutnya, akan terus mengawal implementasi UU PPRT agar sejalan dengan tujuan pembentukannya. Ia juga berharap regulasi ini benar-benar memberi dampak nyata, khususnya bagi pekerja rumah tangga.

Dalam ketentuan undang-undang tersebut, diatur berbagai aspek mulai dari proses perekrutan hingga hubungan kerja yang didasarkan pada perjanjian antara pekerja dan pemberi kerja. Hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk perusahaan penyalur, juga diatur secara rinci.

Selain itu, UU ini mencakup pengaturan mengenai pelatihan vokasi, perizinan usaha, pembinaan, serta mekanisme pengawasan terhadap penyelenggaraan pekerja rumah tangga. Mekanisme penyelesaian perselisihan juga menjadi bagian penting dalam regulasi ini, disertai dorongan partisipasi masyarakat dalam upaya pelindungan secara menyeluruh.

Hak Pekerja Rumah Tangga dalam UU PPRT

Melalui UU PPRT, pekerja rumah tangga kini memperoleh payung hukum yang menjamin hak-haknya. Dalam Pasal 15 ayat (1), terdapat 14 hak utama yang harus dipenuhi, antara lain:

* Kebebasan menjalankan ibadah sesuai keyakinan

* Jam kerja yang layak dan manusiawi

* Hak atas waktu istirahat dan cuti

* Upah serta tunjangan hari raya sesuai kesepakatan kerja