Jakarta – Komisi I DPR memberikan apresiasi terhadap upaya Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dalam memperluas akses digital lewat program Kampung Internet. Hingga saat ini, inisiatif tersebut telah hadir di 1.282 titik akses yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia.

Anggota Komisi I DPR, Yudha Novanza Utama, menilai program ini sebagai langkah nyata untuk mempercepat transformasi digital nasional, terutama dalam mengurangi kesenjangan akses internet antara kawasan perkotaan dan pedesaan.

“Saya mengapresiasi inisiatif Kampung Internet yang tidak hanya menghadirkan konektivitas, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi masyarakat, terutama dalam mendukung aktivitas ekonomi, pendidikan, dan layanan publik di daerah,” kata Yudha, Senin (27/4/26).

Ia menambahkan bahwa pendekatan berbasis tiga pilar—terhubung, tumbuh, dan terjaga—menjadi landasan penting agar pembangunan digital tidak hanya berfokus pada infrastruktur, tetapi juga mencakup pemberdayaan masyarakat serta keamanan ruang digital.

Lebih jauh, Yudha menyoroti bahwa kehadiran jaringan berbasis fiber optik di wilayah pedesaan mampu meningkatkan kualitas konektivitas secara signifikan. Hal ini membuka peluang bagi pelaku UMKM untuk memperluas jangkauan pasar melalui platform digital sekaligus meningkatkan efisiensi aktivitas ekonomi di tingkat lokal.

“Transformasi digital di desa harus dipastikan tidak berhenti pada akses semata, tetapi juga mampu mendorong peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat. Dalam hal ini, program Kampung Internet telah menunjukkan dampak positif yang nyata,” ujarnya.

Selain itu, ia juga mengapresiasi langkah Komdigi dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan teknis serta pemberdayaan generasi muda. Keterlibatan siswa SMK dalam pengelolaan jaringan, seperti melalui skema Telcohub, dinilai sebagai upaya strategis.

Menurutnya, inisiatif tersebut penting untuk menjaga keberlanjutan ekosistem digital di tingkat lokal sekaligus mendorong kemandirian masyarakat dalam mengelola infrastruktur teknologi.

Di sisi lain, Yudha mendorong agar cakupan program ini terus diperluas dengan tetap memperhatikan pemerataan, kualitas layanan, serta peningkatan literasi digital masyarakat. Dengan demikian, manfaat transformasi digital dapat dirasakan secara inklusif di seluruh wilayah Indonesia.

"Sebagai bagian dari fungsi pengawasan, Komisi I DPR RI akan terus mendukung dan mengawal kebijakan pembangunan infrastruktur digital nasional agar sejalan dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, termasuk pencapaian penetrasi broadband dan peningkatan kualitas layanan internet di seluruh Indonesia," pungkasnya.