Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat perekonomian Indonesia pada kuartal pertama 2026 tumbuh sebesar 5,61 persen secara tahunan (year-on-year). Angka ini meningkat dibandingkan capaian pada periode yang sama tahun sebelumnya yang berada di level 4,87 persen.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menilai pertumbuhan tersebut mencerminkan daya tahan ekonomi nasional di tengah tekanan global yang dipicu ketidakpastian geopolitik serta fluktuasi harga energi.

Menurutnya, capaian tersebut termasuk salah satu pertumbuhan kuartalan tertinggi setelah pandemi, sekaligus menjadi indikator bahwa kombinasi kebijakan pemerintah cukup efektif dalam meredam dampak dari faktor eksternal. Selain itu, angka tersebut melampaui capaian tahun lalu dan berada di atas asumsi pertumbuhan dalam APBN.

"Di tengah tekanan global seperti sekarang, angka 5,61 persen ini menunjukkan ekonomi kita cukup tangguh. Artinya, kebijakan pemerintah berjalan di jalur yang tepat," ujar Misbakhun dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (5/5/2026).

Ia menjelaskan bahwa konsumsi rumah tangga masih menjadi pendorong utama pertumbuhan, terutama karena adanya momentum Ramadan dan Idulfitri. Selain itu, sektor perdagangan, industri pengolahan, pertambangan, serta transportasi juga menunjukkan pemulihan yang berkontribusi positif. Sektor energi turut memberikan dorongan, meskipun tetap perlu diwaspadai karena berpotensi menimbulkan tekanan terhadap inflasi dan fiskal.

"Momentum harga energi memberi dorongan, tapi juga membawa risiko ke inflasi dan fiskal. Di sini peran kebijakan harus presisi," katanya.

Lebih lanjut, ia menilai hasil ini tidak lepas dari konsistensi kebijakan fiskal, moneter, serta sektor keuangan dalam menjaga stabilitas di tengah dampak konflik global, termasuk krisis energi yang berkaitan dengan situasi di Timur Tengah.

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa risiko eksternal masih cukup besar. Pelemahan nilai tukar rupiah sekitar 3,88 persen serta penurunan cadangan devisa sebesar USD8,4 miliar menjadi indikasi kuatnya pengaruh dinamika global terhadap ekonomi domestik.

"Ini yang harus diantisipasi. Tekanan ke rupiah dan cadangan devisa menunjukkan kita masih sangat dipengaruhi kondisi global," tegasnya.

Ia juga menyoroti pentingnya menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan inflasi, khususnya dari sektor energi dan pangan. Selain itu, pemerintah dinilai perlu terus mendorong investasi dan ekspor agar struktur pertumbuhan menjadi lebih seimbang dan tidak hanya bergantung pada konsumsi domestik.

Dari sisi fiskal, ia menekankan bahwa APBN harus tetap berfungsi sebagai penyangga utama dalam menghadapi gejolak global, dengan tetap menjaga disiplin dan kredibilitas dalam penggunaannya.

"APBN harus kuat dan fleksibel, tapi penggunaannya harus disiplin agar kredibilitas fiskal tetap terjaga," tambahnya.

Sebagai penutup, Misbakhun menyatakan bahwa Komisi XI DPR RI akan terus mengawasi kebijakan ekonomi pemerintah agar tetap adaptif, responsif, dan mampu menjaga stabilitas sekaligus mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi nasional.