Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia Tandjung menegaskan bahwa revisi Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu akan difokuskan pada pembenahan sejumlah isu strategis yang berpengaruh langsung terhadap kualitas demokrasi di Indonesia.

Menurutnya, langkah revisi ini tidak sekadar perubahan teknis, melainkan upaya menyeluruh untuk memperkuat sistem demokrasi agar lebih adaptif terhadap perkembangan zaman. Beberapa aspek utama yang menjadi perhatian antara lain sistem pemilu, ambang batas pencalonan, hingga pemanfaatan teknologi digital dalam proses pemilu.

Ia menjelaskan, pembenahan sistem pemilu diarahkan untuk menciptakan mekanisme yang lebih efektif dan representatif. Sementara itu, pengaturan ambang batas diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara stabilitas politik dan keterwakilan rakyat.

Selain itu, digitalisasi dalam penyelenggaraan pemilu menjadi salah satu fokus penting guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Dengan sistem yang lebih modern, diharapkan proses pemilu dapat berjalan lebih efisien serta meminimalisir potensi kecurangan.

Doli menegaskan bahwa seluruh upaya ini bertujuan untuk memperkuat integritas pemilu sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap hasil demokrasi.

“Revisi RUU Pemilu ini menjadi fondasi penting dalam mewujudkan sistem demokrasi Indonesia yang lebih modern, adil, dan dipercaya oleh masyarakat,” ujarnya.

Dengan pembenahan yang komprehensif, diharapkan pelaksanaan pemilu ke depan tidak hanya berjalan lancar, tetapi juga mampu mencerminkan kedaulatan rakyat secara lebih utuh.