Jakarta – Komisi V DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik
ke sejumlah perlintasan sebidang di Kota Cirebon, Jawa Barat, untuk meninjau langsung kondisi di lapangan sekaligus memastikan kesiapan program penanganan berbagai persoalan yang masih terjadi pada perlintasan kereta api.

Anggota Komisi V DPR RI, Hamka B. Kady, menegaskan bahwa perlintasan sebidang merupakan salah satu isu strategis yang membutuhkan perhatian serius karena jumlahnya yang masih cukup besar, terutama di wilayah Pulau Jawa dan Sumatera. Tingginya angka kecelakaan yang terjadi di sejumlah titik perlintasan menjadi indikator perlunya langkah penanganan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.

“Sudah cukup banyak korban yang disebabkan oleh perlintasan yang tidak dijaga atau belum memenuhi persyaratan keselamatan yang memadai,” kata Hamka saat kunjungan kerja Komisi V DPR RI di Stasiun Cirebon, Kota Cirebon, Jawa Barat, Kamis (18/6/26).

Dalam upaya meningkatkan keselamatan, pemerintah telah menyiapkan berbagai strategi yang akan diterapkan secara bertahap sesuai kebutuhan dan karakteristik masing-masing lokasi. Langkah tersebut mencakup pembangunan underpass, flyover, hingga pemasangan sistem palang pintu otomatis sebagai solusi jangka pendek maupun jangka panjang.

Hamka menjelaskan bahwa Komisi V DPR RI telah menerima paparan terkait sejumlah program yang tengah disiapkan oleh Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum, serta pemangku kepentingan di sektor perkeretaapian. DPR RI, melalui Komisi V, menyatakan komitmennya untuk mendukung kebutuhan pendanaan agar pelaksanaan program dapat berjalan sesuai rencana.

“Kami mencoba memberikan ruang anggaran untuk menyelesaikan persoalan-persoalan itu, baik yang bersumber dari APBN, CSR maupun sumber pendanaan lainnya. Tujuan akhirnya adalah menyelesaikan persoalan perlintasan sebidang sehingga masyarakat dapat beraktivitas dengan lebih aman,” jelas Politisi Fraksi Partai Golkar tersebut.

Selain itu, Komisi V DPR RI juga menyoroti pentingnya percepatan pemasangan palang pintu otomatis pada seluruh perlintasan sebidang yang belum memiliki sistem pengamanan yang memadai. Menurut Hamka, langkah ini merupakan solusi yang paling memungkinkan untuk segera menekan risiko kecelakaan.

“Semua perlintasan sebidang sebaiknya menggunakan palang otomatis. Ini menjadi tugas PT KAI untuk terus mempercepat implementasinya. Memang berjalan bertahap, tetapi harus terus dikurangi hingga pada saatnya nanti dapat diselesaikan secara menyeluruh,” katanya.

Tidak hanya aspek infrastruktur, Hamka juga menekankan pentingnya keberadaan petugas penjaga perlintasan sebagai bagian dari sistem keselamatan. Ia menilai masih terdapat sejumlah titik yang telah dilengkapi palang pintu, namun belum mendapatkan pengawasan secara optimal.

“Kami berharap PT KAI terus melakukan rekrutmen dan penempatan petugas penjaga perlintasan. Sebab, meskipun sudah ada palang, jika tidak dijaga maka risiko tetap ada. Bahkan ketika dijaga pun masih ada masyarakat yang melanggar aturan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Hamka menegaskan bahwa keselamatan di perlintasan kereta api tidak hanya bergantung pada fasilitas dan petugas, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif masyarakat dalam mematuhi aturan yang berlaku. Oleh karena itu, edukasi, sosialisasi, dan pengawasan harus dilakukan secara berkesinambungan