Jakarta – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI sekaligus Anggota Komisi V DPR RI Hamka B Kady meminta pemerintah mulai mengalokasikan anggaran dalam APBN Tahun 2027 untuk mempercepat penanganan perlintasan sebidang di berbagai wilayah Indonesia. Menurutnya, penyusunan RAPBN 2027 menjadi momentum penting untuk merealisasikan komitmen pemerintah dalam meningkatkan keselamatan transportasi sekaligus mengurangi risiko kecelakaan di perlintasan kereta api.

Pernyataan tersebut disampaikan Hamka usai mengikuti Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI bersama Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, dan Gubernur Bank Indonesia mengenai penyampaian serta pengesahan laporan panitia kerja dalam rangka Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2027 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2027, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/6/26).

Hamka menjelaskan bahwa rapat telah menyepakati sejumlah pokok kebijakan terkait belanja pemerintah pusat, transfer ke daerah, serta arah kebijakan fiskal. Meski demikian, ia menilai masih terdapat persoalan yang perlu mendapat perhatian khusus, yakni percepatan penanganan perlintasan sebidang yang selama ini menjadi salah satu titik rawan kecelakaan.

Menurutnya, usulan tersebut merupakan tindak lanjut dari perhatian Komisi V DPR RI terhadap sejumlah kecelakaan di perlintasan kereta api yang menelan korban jiwa dalam beberapa waktu terakhir.

“Beberapa waktu lalu terjadi kecelakaan yang sangat memprihatinkan di perlintasan sebidang. Saat itu Presiden juga turun langsung meninjau lokasi dan menyampaikan komitmen pemerintah untuk membantu pembangunan penanganan perlintasan sebidang. Kami di Komisi V tentu sangat mengapresiasi komitmen tersebut,” kata Hamka.

Ia berharap komitmen tersebut tidak berhenti pada pernyataan, tetapi diwujudkan melalui dukungan anggaran dalam APBN sehingga program penanganan dapat segera dilaksanakan.

“Pada kesempatan ini kami mengingatkan Menteri Keuangan, seluruh jajaran pemerintah, termasuk kami di DPR, agar komitmen itu benar-benar ditindaklanjuti. Kalau tidak segera diantisipasi, kecelakaan serupa sangat mungkin kembali terjadi,” ujarnya.

Hamka menjelaskan bahwa permasalahan perlintasan sebidang tersebar di berbagai daerah dengan kondisi yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, solusi yang diterapkan harus disesuaikan dengan karakteristik setiap lokasi, mulai dari pemasangan palang pintu otomatis hingga pembangunan underpass atau flyover untuk memisahkan jalur kereta api dan jalan raya.

“Perlintasan sebidang adalah titik perpotongan antara jalan dengan jalur kereta api. Untuk menghilangkan potensi kecelakaan, penyelesaiannya harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing lokasi. Ada yang cukup dengan palang pintu otomatis, tetapi ada juga yang harus dibangun underpass atau flyover,”jelas Hamka.

Ia mengakui penyelesaian seluruh perlintasan sebidang membutuhkan investasi yang besar dan tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat. Namun demikian, menurutnya pemerintah perlu mulai mengalokasikan anggaran secara bertahap agar target tersebut dapat direalisasikan secara berkelanjutan.

“Memang membutuhkan biaya yang besar dan waktu yang panjang. Tetapi kami berharap dalam rumusan kebijakan belanja pemerintah pusat tahun depan sudah mulai dialokasikan. Tidak harus sekaligus selesai, yang penting dimulai secara bertahap, pelan tetapi pasti, sehingga persoalan perlintasan sebidang di Indonesia dapat diselesaikan,” pungkasnya.