Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati menegaskan bahwa Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) merupakan langkah strategis untuk memperkuat fondasi sistem keuangan nasional sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan.

Menurut Sari, kehadiran UU P2SK tidak hanya menghadirkan kerangka regulasi baru, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun pasar keuangan yang lebih dalam, inklusif, dan mampu menyediakan akses pembiayaan yang lebih luas bagi berbagai sektor produktif.

"Selama ini kita menyadari pasar keuangan kita relatif dangkal dibandingkan peers di kawasan. Pasar keuangan yang dangkal ini sangat rentan terhadap capital outflow, terbatasnya instrumen investasi, sehingga menempatkan pasar kita tidak likuid dan masih bergantung pada modal asing," jelasnya dalam acara Investment Forum 2026, Rabu (15/7/26).

Ia menjelaskan, kondisi pasar keuangan Indonesia saat ini masih memiliki tingkat kerentanan yang cukup tinggi terhadap dinamika ekonomi global, terutama ketika terjadi gejolak pasar atau kenaikan suku bunga di negara-negara maju.

Dalam situasi tersebut, arus keluar modal asing dalam jumlah besar dari pasar modal domestik dapat memicu tekanan terhadap harga aset secara signifikan. Kondisi ini kemudian berpotensi menimbulkan kepanikan di kalangan investor lain sehingga memperbesar arus keluar modal dari dalam negeri.

"Pergerakan harga yang liar ini memicu kepanikan investor lain untuk memperparah capital outflow. Tidak berhenti di situ, saat dana asing ditarik masif dan ditukarkan kembali ke mata uang asing contohnya dolar, US, ujungnya langsung menekan nilai tukar rupiah kita," jelasnya.

Untuk mengantisipasi risiko tersebut, Sari menilai UU P2SK memiliki mandat penting dalam memperkuat stabilitas sekaligus memperdalam pasar keuangan Indonesia. Melalui implementasi undang-undang tersebut, berbagai sumber pembiayaan jangka panjang diharapkan dapat berkembang lebih optimal, baik melalui pasar modal, dana pensiun, maupun industri asuransi.

Menurutnya, pendalaman pasar keuangan menjadi salah satu prasyarat penting agar investasi domestik memiliki peran yang lebih besar sebagai penopang stabilitas ekonomi makro sekaligus memperluas pilihan pembiayaan bagi pembangunan nasional.

"Karena itu penting bagi kita membangun ekosistem koordinatif antar regulator ada kemenkeu, BI, OJK dan LPS yang semakin kita harapkan semakin solid dan seamless," terangnya.